Jakarta, nawacita – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Biro Umum dan Sekretariat Jenderal mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,328 miliar untuk pengadaan video dokumenter pada Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data rencana pengadaan, kegiatan ini masuk dalam satu paket pekerjaan yang berlokasi di kantor pusat KKP, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Gambir, Jakarta Pusat. Proyek tersebut tercatat sebagai bagian dari belanja modal lainnya dengan spesifikasi pekerjaan mengikuti ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Pengadaan video dokumenter ini menggunakan sumber dana dari APBN Rupiah Murni tahun 2026, dengan kode anggaran WA.2328.EBB.951.053.0B.536111. Seluruh nilai pagu dialokasikan untuk jenis pengadaan barang.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini menetapkan metode pemilihan penyedia melalui e-purchasing. Proses pemilihan dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026, seiring dengan tanggal pengumuman paket yang telah dilakukan pada 12 Februari 2026.
Menariknya, proyek ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan koperasi untuk terlibat, serta mewajibkan penggunaan produk dalam negeri. Namun, dalam dokumen perencanaan, belum terdapat penerapan aspek pengadaan berkelanjutan (Sustainable Public Procurement/SPP) baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Namun hingga kini, belum jelas ide konsep dan gagasan serta tema yang akan dipakai dalam film dokumenter yang digagas Kementerian KKP dengan anggaran sebesar itu.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya KKP dalam memperkuat komunikasi publik dan dokumentasi program-program strategis di sektor kelautan dan perikanan melalui media audiovisual. bdo
 melalui Biro Umum dan Sekretariat Jenderal mengalokasikan anggaran sebesar){kind=link}