Jakarta, nawacita – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami modus korupsi yang melibatkan perusahaan rekanan dibawah kendali koruptor alias ‘atas nama’. KPK memastikan akan terus menelusuri dan melacak aliran uang perkara korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing, yang menyeret Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
“Apakah ada transaksi-transaksi lain yang kemudian mencurigakan. Ini nanti masih akan terus kita telusuri,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/3/2026).
Budi menyatakan, KPK turut menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak dan menelusuri aliran uang tersebut. Salah satu yang dilacak dan ditelusuri adalah aliran uang keluar-masuk atau transaksi yang mencurigakan dari PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB).
“Apakah kemudian PT RNB ini juga digunakan sebagai layering untuk penerimaan-penerimaan lainnya, atau digunakan sebagai layering untuk pengadaan-pengadaan barang dan jasa lainnya, ini masih akan terus kita bedah,” jelas Budi.
Diketahui, PT RNB didirikan oleh Fadia Arafiq bersama keluarganya untuk meraup keuntungan dari proyek pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.
Perusahaan ini berdiri satu tahun setelah Fadia dilantik sebagai Bupati Pekalongan periode 2021-2025.
Kendali Penuh Fadia di PT RNB
KPK mengungkap bahwa Fadia memiliki kendali penuh terhadap PT RNB, khususnya arus keluar-masuk uang.
“Pengelolaan perusahaan tersebut bupati punya kendali penuh ya untuk mengatur uang masuk, uang keluar, termasuk juga pembagian uang kepada para keluarga ataupun pihak lainnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Sabtu, (7/3/2026).
Kekuasaan Fadia juga tak sebatas pada urusan keuangan, melainkan juga orang yang mengisi jabatan dalam PT RNB. Fadia diduga memiliki kuasa untuk menentukan siapa saja yang menduduki jabatan penting dalam perusahaan tersebut.
“Direktur itu dari pihak keluarga ataupun dari orang-orang kepercayaan bupati,” ungkap Budi. nam
 mendalami modus korupsi yang melibatkan perusahaan rekanan dibawah kendali koruptor){kind=link}