Belanja Negara harus Direm, Risiko Fiskal Kian Nyata
Surabaya, Nawacita.co – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengelola APBN di tengah defisit yang sudah mencapai Rp56 triliun pada Februari.
Menurutnya, persoalan defisit bukan sekadar soal angka, tetapi struktur beban fiskal yang kian berat. Porsi pembayaran utang dan cicilan kini menyedot anggaran dalam jumlah besar. Sementara di sisi lain, penerimaan pajak justru menurun.
“Sekarang ini porsi untuk membayar bunga dan cicilan utang sangat besar. Pendapatan fiskal turun, tapi kewajiban bayar utang tetap jalan. Sisanya jadi sangat kecil,” ujarnya, saat dikonfirmasi pada Senin, (2/3/2026).
Rhenald menyinggung pentingnya menjaga debt service ratio (DSR), yakni kemampuan negara membayar bunga dan cicilan utang dari pendapatan nasional. Jika rasio ini memburuk, Indonesia berisiko kehilangan kepercayaan pasar global.
Ia mengutip laporan terbaru dari Standard & Poor’s yang menilai Indonesia menghadapi tekanan fiskal. Jika peringkat utang turun, investor bisa menarik dana mereka, memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Baca Juga: Guru Sejahtera, Bangsa Berdaya: Kritik Rhenald atas Skema MBG
“Kalau rating turun, investor keluar. Dampaknya ke kurs dolar,” tegasnya.
Saat ini, nilai tukar rupiah disebutnya sudah mendekati Rp17.000 per dolar AS dan ditahan oleh Bank Indonesia di kisaran Rp16.600–Rp16.700. Tanpa intervensi, ia memperkirakan rupiah bisa menembus Rp20.000 per dolar—angka psikologis yang berbahaya bagi stabilitas ekonomi.
Rhenald juga mengingatkan ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas seperti nikel yang harganya fluktuatif. Jika harga global turun akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China, cadangan devisa bisa tergerus dan tekanan terhadap rupiah makin besar.
Karena itu pemerintah harus menata ulang belanja. Lebih hati-hati dalam spending sebelum kita dihukum oleh komunitas internasional,” tandasnya.
Pesannya jelas: disiplin fiskal bukan pilihan, melainkan keharusan. Jika belanja tak dikendalikan, risiko fiskal bisa berubah menjadi krisis yang lebih luas.
Reporter: Alus
