Surabaya, Nawacita.co – Ketua Bidang Sumber Daya DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyoroti wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD.
Ia mengingatkan agar usulan tersebut dikaji secara hati-hati karena berpotensi menarik demokrasi Indonesia mundur ke belakang.
Menurut Said, demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan dengan pelaksanaan Pilkada langsung.
Karena itu, ia mempertanyakan urgensi untuk kembali ke mekanisme lama.
“Hati-hati, kita sudah begitu maju, tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang. Sesungguhnya kita mau maju, demokrasi kita ini mau ke arah demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif,” jelasnya, Minggu (21/12/2025).
Said menekankan pentingnya kajian mendalam terkait plus dan minus dari setiap opsi sistem Pilkada.
Baca Juga: Said Abdullah Ketua Lagi, Ini Susunan Pengurus Lengkap DPD PDI-P Jatim 2025-2030
Ia juga menolak anggapan bahwa Pilkada langsung identik dengan biaya politik yang tinggi.
Menurutnya, mekanisme pemilihan melalui DPRD pun berpotensi menimbulkan biaya politik yang sama.
“Jangan ada istilah bahwa kalau Pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost? Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” tegas Said.
Said menilai persoalan utama dalam Pilkada bukan semata soal biaya, melainkan bagaimana partai politik menjalankan perannya dalam mendidik pemilih.
Ia menegaskan pentingnya edukasi politik kepada masyarakat agar memahami dampak buruk praktik politik uang.
“Seharusnya problemnya bukan itu (biaya), tetapi bagaimana partai politik melakukan edukasi kepada pemilih dan masyarakat bahwa politik uang itu buruk bagi kehidupan kita semua,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap PDI Perjuangan agar setiap kebijakan terkait sistem demokrasi, khususnya Pilkada, tidak justru melemahkan kualitas demokrasi yang telah dibangun.
Reporter : Rovallgio
