Miliki Kualitas Data yang Baik, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kemendukbangga

Jakarta, Nawacita | Pemprov Jateng meraih penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/ BKKBN, pada urutan ketiga kategori kualitas data terbaik tingkat provinsi.

Piagam penghargaan diberikan Menteri Dukbangga, Wihaji, kepada Wagub Jateng Taj Yasin, dalam rangkaian kegiatan Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025, di Auditorium Kemendukbangga, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

“Alhamdulillah kita terbaik dalam kecepatan waktu penyajian datanya. Pendataan ini nantinya akan digabung dengan pendataan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” kata Taj Yasin.

Menurutnya, data-data itu akan memberikan gambaran kondisi keluarga yang ada. Contohnya, tentang keluarga berencana, kelompok rentan, dan lainnya.

Baca Juga: Wagub Dorong Perbankan di Jateng Perkuat Pendampingan UMKM

Sebagai informasi, berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jateng, tercatat ada 10.941.764 keluarga di provinsi ini. Data tersebut dicatat dari Pemutakhiran Data Keluarga 2025 secara nasional.

Dari jumlah itu, terdapat keluarga yang memiliki anak di bawah dua tahun (baduta) sebanyak 132.170, bawah lima tahun (balita) sebanyak 1.168.499. Kemudian keluarga yang memiliki pasangan suami istri (PUS) dengan istri berusia 15-49 tahun berjumlah 5.424.614, serta kondisi lansia mencapai 5.131.488.

“Data-data keluarga ini yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk menentukan kebijakan-kebijakan bagaimana ke depannya. Itu harapan dari pendataan ini,” ujar Gus Yasin, sapaannya.

Baca Juga: Bertemu Wagub, Perusahaan asal Tiongkok Siap Investasi Rp1 Triliun di Jateng

Wagub membeberkan, banyak program yang dijalankan Pemprov Jateng untuk mengintervensi berbagai persoalan didasarkan data-data tersebut, di antaranya Kecamatan Berdaya, Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluaga (PKK), pengentasan kemiskinan, dan lainnya.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji mengatakan, sejauh ini telah tercatat ada sebanyak 74.092.313 keluarga secara nasional yang telah dilakukan Pemutakhiran Data Keluarga 2025. Jumlah itu baru sekitar 84,1% dari jumlah estimasi yang mencapai 88.121.992 keluarga.

Dia menambahkan, kerangka data itu dinilai penting untuk menjalankan program-program pembangunan keluarga di Indonesia.

Wihaji berharap, semua lembaga dan instansi pemerintah bisa menggunakan data tersebut sebagai mercusuar pengambilan keputusan. jtgprv