Bandung, Nawacita – DPD Partai Demokrat Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk membahas beberapa isu internal sekaligus membahas pemisahan Pemilu Pusat dan Pemilu Daerah yang sebelumnya telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (7/7/2025).
Selain dihadiri oleh para pengurus DPD Demokrat Jawa Barat dan seluruh DPC kabupaten kota, rapat kerja yang digelar di hotel kawasan Bandung, itu juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron.
Dalam kesempatan tersebut, Herman menyampaikan bahwa pembahasan isu pemisahan Pemilu Pusat dan Pemilu Daerah dalam Rakerda merupakan bentuk adaptasi dari Partai Demokrat dalam kondisi dan situasi politik yang ada.
‘Nah, yang kita juga harus beradaptasi.
Rapat kerja juga harus beradaptasi terhadap kondisi dan situasi lingkungannya. Sekarang ini kan ada keputusan mahkamah konstitusi terkait dengan pemilu pusat dan pemilu daerah. Pemisahan pemilu daerah dua tahun setelah pemilu pusat,” ungkapnya.
Selain itu, pembahasan isu tersebut dalam Rakerda juga dinilai sangat penting untuk strategi dan posisi Partai Demokrat di setiap daerah baik di tingkat Jawa Barat maupun tingkat kabupaten kota.
“Oleh karena rapat kerja merumuskan apa saja langkah-langkah ke depan. Kalau salah satu programnya adalah mendiskusikan hasil keputusan MK ya, kita diskusikan, dibuat seri untuk bisa apa sih sebetulnya konteksnya dalam keputusan MK itu,” jelas Herman.
Saat ini, DPR RI Komisi II bagian Kepemiluan sendiri masih terus mengkaji terkait putusan MK yang memisahkan Pemilu Pusat dengan Pemilu Daerah.
“Setelah ini kan DPR, DPD pimpinan komisi dua, komisi kepemiluan. Nanti seperti apa konteksnya DPD merumuskan terhadap bagaimana ke depannya. Untuk strategi belum lagi akan ada revisi. Misalkan kan masih banyak terbuka dan tertutup lah,” katanya.
Baca Juga: Demokrat Buka Pintu Koalisi untuk Golkar di Pilkada Jabar
Herman memastikan bahwa Partai Demokrat juga akan turut mengkaji terkait konteks serta penerapan dan strategi Partai Demokrat ke depannya dengan adanya putusan tersebut. Mengingat putusan MK sendiri bersifat final dan mengikat sehingga tidak bisa diganggu gugat.
“Kami kan lagi mengkaji lah. Kami tidak serta merta terus melakukan atau bereaksi terhadap keputusan itu. Tapi atas keputusan itu kami sedang mendalami ada yang namanya badan Brians, ini sedang mendalami, mengkaji, terus kemudian apa kelebihan dan kekurangannya, terus tentu apa yang nanti akan menjadi pilihan partai demokrat. Karena saya katakan bahwa keputusan MK ini. Keputusannya final and binding, maka harus dilaksanakan,” tegas Herman.
Terlebih, jika keputusan tersebut dilaksanakan maka akan terjadi kekosongan di daerah dalam kurun waktu dua tahun setelah pemilu pusat. Baik itu kekosongan eksekutif maupun kekosongan legislatif.
“Ini apa yang harus diperbuatnya. Itu kan harus didalami dulu. Dalam berbagai aturannya seperti apa. Beda dengan kalau pembinaan daerah, kalau pembinaan daerah ya bisa di PJ. PJ sudah ada aturannya, sudah baku dan ada yurisprudensinya. Ini kan belum ada. Nah, kalau belum ada, apa yang harus dilakukan,” papar Herman.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto menyebut, Rakerda kali ini menjadi momen evaluasi dalam strategi pemenangan pemilu ke depannya. Mengingat, Partai Demokrat sendiri mengalami kekalahan pada gelaran Pemilu 2024 kemarin.
“Kita ingin jadi juara di Jawa Barat. Kemarin kan kita kalah, ya kan. Jadi kita ngerumusin dengan harapan, tapi insya Allah, dengan adanya rakerda ini, kita akan introspeksi diri. Apa sih kesalahan yang kemarin kita lakukan, sehingga tidak kalah lagi, dan kedepannya,” ujarnya.
Anton menyebut, saat ini Demokrat Jawa Barat tengah mengevaluasi 10 badan terkait kegiatan dan aktivitas pada pemilu 2024 kemarin. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan memberikan sumbangsih suara atau tidak kepada Partai Demokrat.
“Intinya sama seperti yang mereka harus sampaikan. Kita punya 10 badan yang sekarang badan-badan ini akan kita cek kegiatannya yang maksimal dan bisa menjadi suara. Karena kan kontribusinya kita akan melihat balik-balik ke suara demokrat,” jelasnya.
Reporter : Niko
