Vietnam Mendadak Pecat 80 Ribu PNS serta Hapus 29 Provinsi, Ada Apa?
JAKARTA, Nawacita – Vietnam Mendadak Pecat 80 Ribu PNS, Pemerintah Vietnam mengambil langkah drastis dalam reformasi birokrasi dengan menyetujui penggabungan sejumlah provinsi dan kota pada Kamis, 12 Juni 2025.
Keputusan ini disahkan oleh Majelis Nasional dalam pemungutan suara yang menghasilkan 461 suara setuju, hanya satu suara menolak, dan tiga abstain. Langkah besar ini akan memangkas jumlah pemerintahan provinsi dan kota dari 63 menjadi hanya 34 wilayah administratif.
Sekitar 79.339 posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperkirakan akan terdampak dirampingkan, diberhentikan, atau dipensiunkan dini. Pemerintah Vietnam menyatakan ini sebagai bagian dari strategi efisiensi untuk menekan anggaran negara secara signifikan.
Menteri Dalam Negeri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, menyebut reformasi ini sebagai “revolusi struktur pemerintahan terbesar sejak berdirinya negara pada tahun 1945.”
Baca Juga: Crazy Rich Truong My Lan Asal Vietnam Dihukum Mati Terkait Kasus Korupsi Rp 200 Triliun
Tra menambahkan bahwa tujuan utama dari langkah ini adalah menyederhanakan tata kelola dan mengurangi beban fiskal negara.
Reformasi ini juga menyusul langkah sebelumnya pada Februari lalu, ketika Vietnam memangkas jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22, yang kala itu berdampak pada 23.000 PNS. Namun, perubahan besar ini juga memunculkan sisi emosional dan sosial.
Seorang pejabat provinsi berusia 58 tahun yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun mengaku merasa “terkejut dan sedih” karena harus meninggalkan jabatan yang telah menjadi bagian dari hidupnya.
“Saya mungkin menerima kompensasi sekitar US$ 38.000, tetapi saya tidak senang. Saya tidak tahu harus apa sekarang,” ujarnya kepada AFP tanpa menyebutkan nama.
Langkah penggabungan ini diharapkan selesai dalam beberapa bulan ke depan, meskipun masih menyisakan banyak tantangan sosial dan administratif di lapangan.
Pemerintah Vietnam kini menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang paling agresif dalam merestrukturisasi sistem birokrasi untuk menyesuaikan diri dengan era digital dan efisiensi fiskal.
sulntwnws.