Jubir Menhan: Laporan Dugaan Korupsi Mirage ke KPK Bagian Kampanye Hitam

Jakarta, Nawacita – Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan), Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan respons terhadap laporan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dahnil menyebut laporan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil sebagai bentuk kampanye hitam.

Dahnil menegaskan pembelian pesawat Mirage tersebut sudah dibatalkan, sehingga laporan tersebut dianggap tidak memiliki obyek yang jelas. Menurutnya, tindakan tersebut bersifat politis dan merupakan upaya kampanye hitam menjelang Pemilu 2024.

Dahnil juga menyarankan agar Koalisi Masyarakat Sipil jujur menyatakan diri sebagai bagian dari tim sukses, mengingat sikap mereka cenderung berpihak pada pasangan calon tertentu.

“Tindakan kampanye terselubung atau kampanye hitam lah, bentuknya seperti itu,” ujar Dahnil di kantor Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).

“Jadi saran saya masyarakat sipil kalau mau jadi tim sukses, ya jadi tim sukses saja dengan terang benderang, begitu. Jadi tim sukses, kemudian berkampanye untuk lawan atau rival Pak Prabowo atau berkampanye untuk pihak lain,” tambahnya.

Dahnil menegaskan tidak ada transaksi pembelian pesawat Mirage, dan kontrak pembelian dianggap tidak efektif. Dia menyatakan bahwa semua tudingan, termasuk terkait dugaan suap, tidak memiliki dasar karena tidak ada pembelian yang terjadi.

“Semua itu tidak ada. Artinya, ghoib semuanya,” ungkapnya.

Baca Juga: Menhan Prabowo Ungkap Alasan Beli 12 Pesawat Tempur Mirage 2000-5 Bekas

Dahnil juga menyatakan keanehan terkait permintaan Koalisi Masyarakat Sipil agar Kemhan membuka data pembelian Mirage, karena menurutnya, pembelian tersebut tidak pernah terjadi.

“Ya data pembelian apa, wong pembeliannya enggak ada. Yang ada adalah kontrak yang tidak efektif,” tandasnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi pembelian pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kementerian Pertahanan ke KPK pada hari Selasa (13/2/2024). bstu