Bawaslu: Bencana Non Alam Bisa Pengaruhi Gelaran Pemilu 2024
Jakarta, Nawacita | Bencana alam dan non alam bisa memengaruhi keamanan penyelenggaraan Pemilu. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Herwyn J Malonda. Dia mencontohkan, seperti wabah Covid-19 (bencanan non alam) yang membuat Pilkada 2020 sempat ditunda.
“Mudah-mudahan bencana non alam seperti pandemi Covid tidak mengancam kita lagi, tapi ini masih jadi catatan kita,” ujar dia dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023).
Soal keamanan ini, menurutnya, masuk dalam subdimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah dirilis Bawaslu. Pihaknya juga sudah memprediksi terjadi kekerasan, kerusuhan yang berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) di daerah tertentu.
“Dalam hal politik dan pemilu, melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan,” katanya.
Selanjutnya gelaran pemilu dan pilkada juga sangat rawan adanya intimidasi. Kata Herwyn, intimidasi bisa terjadi kepada peserta, penyelenggara pemilu, dan pemilih yang nanti bisa berpengaruh pada proses penyelenggaraan pemilu, terutama terkait dengan fasilitas publik.
Herwyn juga turut memaparkan wilayah-wilayah yang rawan menurut data IKP. Ada lima provinsi paling rawan tinggi yakni; DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kabupaten/kota paling rawan, pertama ada Kabupaten Intan Jaya, Jayawijaya, Bandung, Yalimo, dan Mappi.
Baca Juga: Cegah Pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu Sebar 10 Ribu Surat Imbauan
“Dari lima kabupaten paling rawan, empat diantaranya berada di Papua,” kata Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Puslitbangdiklat itu.
Terakhir, Herwyn mengajak TNI-Polri menguatkan sinergi untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Dia juga mengingatkan untuk senantiasa mengajak TNI-Polri menjaga netralitasnya dalam hajatan demokrasi lima tahunan tersebut. okz
