Jakarta,Nawacita.co – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa cukup lama daerah pinggiran terlupakan oleh bangsa Indonesia. Padahal, daerah perbatasan juga merupakan bagian dari Indonesia yang harus diberi keadilan dan kesejahteraan.
“Apa yang kita lakukan ini untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena cukup lama daerah pinggiran terlupakan. Sekarang kita ingat bahwa di sana juga tanah Indonesia karena banyak orang perbatasan di sana yang merasa bukan orang Indonesia. Mereka setel tv chanel-nya negara tetangga, mau beli beras murah dari negara tetangga, lalu bagaimana kita bisa membuat mereka setia pada negeri ini,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara TA. 2017 dan Penajaman Program Prioritas TA. 2018 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Menurut Menko Polhukam, hal ini merupakan masalah psikologi. Oleh karena itu, pemerintah akan membuat daerah perbatasan menjadi lebih nyaman dan sejahtera, sehingga akan ada kegiatan yang dirangkum menjadi satu badan yang mengelola perbatasan.
“Kita sangat bangga karena saat ini sudah dibangun tujuh pos lintas batas batas negara. Kalau mendengar cerita Presiden, kaya kantor kepala desa, 2 minggu dirobohkan dulu, lalu buat konsep. Kalau di sana (negara tetangga) 2 tingkat kita buat 3 tingkat. Kalau jalan tetangganya 10 meter maka kita buat 20 meter. Ini sudah bisa membuat bangga daerah perbatasan kita,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Namun, hal ini belum cukup. Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab mengenai masalah perbatasan harus mencari terobosan, diperlukan keterpaduan antara semua pihak. Selain itu, pembiayaan juga perlu diperjuangkan.
“Karena tidak ada satu kebaikan tanpa pembiayaan. Tapi tentu ini butuh partisipasi dari Gubernur, Bupati, Walikota, perwakilan semua departemen, Kapoliri, TNI, semua terlibat,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Panglima ABRI ini juga menyampaikan adanya konsep relokasi basis-basis militer yang saat ini terkumpul di Pulau Jawa. Sehingga infrastruktur yang saat ini sudah dibangun pemerintah di perbatasan akan dapat dimanfaatkan jika relokasi ini terlaksana. Karena ketika di perbatasan sudah ada perlindungan, pemerintah akan membuat sekolah-sekolah, pasar, Puskesmas, maka rakyat berbondong-bondong akan ke sana. Mereka akan membangun satu kluster ekonomi baru yang berkembang, karena padat penduduk maka pendapatan akan naik.
“Perencanaan, planning nya sudah ada. Saya harapkan tidak mengganggu APBN supaya cepat. Nanti akan saya jelaskan pada saat sudah dimulai. Tapi konsepnya seperti itu, pemikirannya seperti, sehingga akan sangat bermanfaat untuk kita ke depan dalam rangka keadilan sosial, pemerataan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
(Humas polkam)
