Jakarta, Nawacita – Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengaku sulit untuk mencapai target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BCFD) pada 2030 mendatang.
Ia mengungkapkan untuk mencapai target produksi minyak 1 juta bph pihaknya masih akan mengandalkan sumur-sumur atau kilang minyak yang ada.
“Oleh karena itu, tantangannya mengunlock dan meningkatkan recovery dengan cara keekonomian jadi tantangan untuk bisa ekonomis ke depan,” kata Dwi dala rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (02/02/2022).
Lebih lanjut, ia menyebut, tantangan lain yang juga harus diperhatikan dalam investasi hulu migas, adalah bagaimana kebijakan yang diterapkan di Indonesia bisa menarik investor.
Sebab, saat ini Indonesia bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki portofolio sumber daya alam yang besar. Sehingga, insentif dan regulasi, termasuk iklim usaha juga akan menjadi kendala Indonesia untuk mencapai target ke depan.
“Iklim usaha ini mau dieksplorasi dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) ini atau itu, tentu saja bukan hanya masalah besaran, kondisinya sudah tidak nyaman,” ungkapnya.
Berbagai PNBP yang dimaksud, yakni pungutan-pungutan yang ditetapkan pemerintah kepada investor. Akan tetapi, Dwi mengatakan, masalah pungutan di sektor hulu migas, masih dalam pembahasan oleh kementerian teknis.
“Seperti masuk ke hotel, masuk pintu harus bayar ini itu. Jadi mungkin cari hotel yang lain, itu yang masih kita hadapi,” papar Dwi.
“Di Kementerian ESDM masih koordinasi dengan berbagai pihak, demikian juga perpajakan,” tambahnya.
Bila target ini terwujud, kata Dwi, maka bisa menekan impor minyak RI sebesar 1,1 juta bph menjadi hanya sekitar 324 ribu bph. Alhasil, RI bisa menghemat devisa sebesar US$ 14,1 miliar atau sekitar Rp 201,6 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per US$) per tahun hingga 2040.
Penulis: Alma Fikhasari
