Jakarta, Nawacita – Menteri Sosial Tri Rismaharini angkat bicara terkait surat yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Risma menyebut, jika dirinya tidak mengetahui persis surat yang dikirimkan tersebut.
“Saya tidak tahu persis yang surat yang dimaksud dari Jakarta,” kata Risma, saat konferensi pers di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (3/8/2021).
Namun, Risma mengatakan jika ada permintaan dari Pemprov DKI Jakarta terkait penyaluran BST melalui Bank DKI. Akan tetapi, setelah melakukan rapat atas permintaan tersebut pihak Bank DKI menolak untuk pembuatan rekening baru guna menyalurkan BST.
“Tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan (DKI) untuk menyalurkan lewat bank,” ucap mantan Wali Kota Surabaya itu.
“Dua minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa, karena harus membuat rekening baru butuh 1 sampai 1 setengah bulan. Bank lain juga demikian setelah ditawarkan. Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini penyaluran BST melalui PT Pos Indonesia sudah 95 persen di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah sekarang sudah 95 persen untuk salurnya bantuan sosial tunai,” ungkapnya.
Terkait data penerima bantuan, Risma menegaskan pihaknya terbuka dengan siapapun dan tidak menutup-nutupi data. Selain itu, Risma juga mempersilakan kepada Pemprov DKI jika ingin mengusulkan penambahan data penerima manfaat.
“Silakan komunikasi dengan kami, Insyaallah kami akan buka semuanya, tidak ada yang ditutupi,” tegas Risma.
Pemprov DKI, kata Risma, hingga kini baru 40 persen melakukan perbaikan data. Sehingga ia memerintahkan jajarannya untuk membantu percepatan verifikasi data.
“DKI itu baru 40 persen kalau enggak salah perbaikan data. Akhirnya kita turun staf saya perintahkan turun untuk bantu. Silakan kalau mau diusulkan tambahan silakan,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirim surat kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Karena, Kemensos sampai saat ini belum memberikan kepastian soal data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu.
Hal itu diungkapkan, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari, ia mengatakan pembagian BST di Jakarta dilakukan oleh Pemprov dan Kemensos. Pemprov DKI menyalurkan BST kepada 1.007.379 Kepala Keluarga (KK).
Kemudian, Kemensos menyalurkan kepada 738.000 KK. Namun sejauh ini Pemprov DKI baru menyalurkan BST kepada 907.000 KK sejak pekan lalu. 99.450 KK sisanya belum bisa dicairkan uangnya karena datanya sama dengan milik Kemensos.
“99.450 KPM itu merupakan data double dari Kementerian Sosial. Sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data,” kata Prima dalam diskusi virtual, Jumat (30/7/2021).
Penulis: Alma Fikhasari
