Ego Kedaerahan Hambat Pengembangan Konektivitas Trans Jatim
SURABAYA, Nawacita – Hampir lima bulan berjalan program inovasi Trans Jatim ternyata masih menemui sejumlah kendala komunikasi antar pemerintah. Dari 3 Koridor yang sudah beroperasi, belum ada satupun yang melewati kota Surabaya.
Hal tersebut terungkap berdasarkan monitoring dan evaluasi Komisi D DPRD Jatim dan hasil kajjian Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) yang dilakukan Dishub Jatim serta pakar transportasi dari ITS Dr. Ir Machsus ST, MT yang dikemas dalam program podcast diketahui sejumlah persoalan yang dialami Trans Jatim, Senin (11/12/2023) malam.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hadi Dedyansah menyatakan program Trans Jatim merupakan terobosan (inovasi) yang  dilakukan Pemprov sehingga perlu didukung untuk dikembangkan ke seluruh wilayah Jatim. Sayangnya, masih ada ego kedaerahan sehingga menghambat konektivitas antara provinsi dengan kabupaten/kota. Terutama Kota Surabaya yang harusnya menjadi sentral program Trans Jatim karena menjadi ibu kota provinsi Jatim. “Harusnya Surabaya itu menjadi titik sentral Trans Jatim dari Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto bisa masuk Surabaya. Nyatanya sampai saat ini belum bisa masuk Joyoboyo sehingga konektivitas belum bisa diimbangi integrasi mengakibatkan tidak ekonomis dan efisien,” tegas Cak Dedi sapaan akrabnya. Selain itu hadir juga dalam podcast smart transportation Dishub Jatim antara lain, dua Wakil Ketua Komisi D, M Ashari dan Edy Paripurna. Serta Anggota DPRD Jatim Hj Khofidah dan Kuswanto, SH.
Senada pengamat Transportasi dari ITS Dr. Ir Machsus ST, MT, belum adanya integrasi antara Trans Jatim dengan Suroboyo Bus membuat konektivitas yang diharapkan tidak berjalan dengan baik. “Karena masih terkesan ada sekat teritorial. Harusnya Surabaya yang menjadi sentral konektivity justru lebih terbuka,” ujar Machsus,
Untuk pengembangan koridor Trans Jatim hingga ke seluruh wilayah Gerbangkertasusila, kata Machsus perlu dibentuk kelembagaan seperti BUMD bersama antara provinsi dan kabupaten/kota supaya integrasi menjadi lebih mudah dan saling menguntungkan secara proporsional. “Koridor Trans Jatim yang sudah terbentuk baru menghubungkan 4 daerah yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto. Sedangkan untuk wilayah Bangkalan dan Lamongan belum terbentuk,” jelasnya.
Ia optimis seiring dengan munculnya PP No.35 Tahun 2023 dalam satu klausulnya mengamanatkan bahwa pajak PKB harus dialokasikan 10 persen kembali ke urusan transportasi sehingga nantinya bisa jadi pertimbangan pemprov dan pemkab/pemkot untuk menjalin kerjasama yang lebih kuat.
“Semakin banyak simpul yang sambung maka konektivitas akan semakin mudah sehingga nilai ekonomis dan pelayanan semakin meluas dan ujungnya sudah tentu perekonomian masyarakat bisa meningkat,” ungkapnya.
Senada, anggota Komisi D DPRD Jatim, Dr Kuswanto, SH, MH menilai program Trans Jatim perlu ditingkatkan nilai ekonomisnya sehingga secara otomatis masyarakat akan beralih menggunakan transportasi massal.
Politikus asal Partai Demokrat itu mencontohkan belum adanya tempat penitipan sepeda motor di dekat halte Trans Jatim membuat masyarakat masih lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena dinilai lebih efektif dan efisien.
“Lokasi halte itu kebanyakan jauh dari pemukiman sehingga masyarakat perlu penghantar menuju halte. Kalau ada tempat penitipan sepeda tentu masyarakat akan lebih mudah,” jelas pria asal Sidoarjo ini.
Begitu juga dengan pembentukan BUMD bersama sebagai lembaga pengelola Trans Jatim, kata Kuswanto dinilai kurang efektif karena BUMD cenderung membebani APBD sehingga lebih baik diserahkan kepada pihak pihak yang selama ini sudah berkecimpung di bidang transportasi.
“Tiga koridor Trans Jatim yang sudah ada ini sudah cukup bagus karena Dishub Jatim kerjasama dengan pihak III seperti Perum Damri, PO Bagong dan PO Mandala,” jelas Kuswanto. bdo
