Jelang Debat Perdana, TKN: Prabowo-Gibran Sudah Kebal dari Kampanye Negatif dan Fitnah

Habiburokhman
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman
top banner

Jelang Debat Perdana, TKN: Prabowo-Gibran Sudah Kebal dari Kampanye Negatif dan Fitnah

Jakarta, Nawacita| Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan jika pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran siap mengikuti debat perdana akan digelar pada 12 Desember mendatang. TKN Prabowo-Gibran memastikan siap menghadapi kampanye apapun akan dilayangkan oleh para capres-cawapres.

“Jelang debat perdana 12 Desember besok, kami pastikan pasangan Prabowo Gibran sudah kebal dari kampanye negatif dan fitnah,” kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, Sabtu (9/12).

Menurut pria akrab disapa Habib, dua menu utama kampanye negatif dan framing hitam yang kerap dilancarkan untuk mendiskreditkan Prabowo-Gibran adalah soal putusan mahkamah Konsitusi dan tuduhan atau fitnah pelanggaran HAM.

“Soal putusan MK nomor 90/PUI-XXI/2023 yang disebut sebagaii hasil intervensi kekuasaan sudah Terbantahkan dengan keluarnya putusan MK nomor 141/PUU-XXI:2023 yang menegaskan Bawa putusan nomor 90 tidak diwarnai intervensi dan tidak mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga mempunyai legitimasi yang sangat kuat,” tutur Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman

Baca juga : Gus Imin Tak Masalah Khofifah Gabung TKN Prabowo-Gibran

Perlu di garisbawahi, sambung Habib, bahwa putusan MK nomor 141 diputus oleh delapan hakim Konsitusi tanpa keterlibatan Anwar Usman. Sehingga jelas bagi rakyat bawah tanpa ada Anwar Usman pun, MK Justru secara bulat tetap membuat putusan yang sama soal kesempatan anak muda untuk maju sebagai capres dan Cawapres.

Selanjutnya, soal tuduhan pelanggaran HAM, publik sudah sangat paham bahwa Prabowo sama sekali tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran HAM.

Apalagi, sudah hampir 15 tahun sejak Pemilu 2009, publik bisa mengakses di dunia maya dokumen putusan dewan kehormatan perwira dan keputusan presiden BJ Habibie Terkait tuduhan Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis.

“Ternyata dalam dokumen dewan kehormatan perwira diketahui bahwa putusan tersebut bukanlah putusan lembaga peradilan dan hanya bersifat rekomendasi. Lalu dalam dokumen keputusan presiden BJ Habibie disebutkan bahwa pak Prabowo tidak diberhentikan dengan tidak hormat. Justru disitu disebutkan pak Prabowo di beri penghormatan atas jasa jasanya Selama menjadi prajurit angkatan bersenjata republik Indonesia,” tegas politikus Partai Gerindra ini. (LHJ)

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here