KPU Jatim Audiensi dengan Fungsionaris PPUAD, Bahas Isu Aksesibilitas Pemilu 2024 Bagi Penyandang Disabilitas

KPU Jatim Audiensi dengan Fungsionaris PPUAD, Bahas Isu Aksesibilitas Pemilu 2024 Bagi Penyandang Disabilitas
top banner

KPU Jatim Audiensi dengan Fungsionaris PPUAD, Bahas Isu Aksesibilitas Pemilu 2024 Bagi Penyandang Disabilitas

Surabaya, Nawacita – Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Daerah (PPUAD) mengadakan audiensi di kantor KPU Provinsi Jawa Timur untuk menyuarakan aksesibilitas Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 bagi penyandang disabilitas.

PPUAD bekerja sama dengan KPU Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas dalam proses demokratis. PPUAD didirikan pada tahun 2021 dengan fokus pada hak penyandang disabilitas dalam pemilihan.

Abdullah Fikri, Ketua PPUAD Jawa Timur, menyatakan keprihatinan atas minimnya perhatian dan kurangnya fasilitas yang sering diberikan kepada penyandang disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saya sering melihat bahwa di sejumlah TPS, penyandang disabilitas cenderung diabaikan dan hak mereka untuk memilih terabaikan. Situasi ini perlu diubah, karena hak partisipasi mereka tidak boleh dilanggar,” ungkap Joko Widodo selaku anggota bidang pendidikan dan politik

Baca Juga : KPU Jatim Gelar Rakor Persiapan Kampanye di Kota Gresik 38 Kabupaten/Kota ikut Serta

Dengan adanya kerjasama antara PPUAD dan KPU Provinsi Jawa Timur, diharapkan bahwa pada tahap sosialisasi di TPS, anggota PPUAD dapat turut serta aktif, agar para disabilitas tetap dapat dan mendapat fasilitas dalam proses pemilihan.

Baca Juga : KPU Jatim Gelar Rakor Persiapan Kampanye di Kota Gresik 38 Kabupaten/Kota ikut Serta

Divisi Sosialisasi Pendidikan Penilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menyambut baik partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pemilu. KPU Jawa Timur juga telah beberapa kali melibatkan para penyandang disabilitas dalam upaya sosialisasi di berbagai wilayah. Harapannya, keberadaan PPUAD di Jawa Timur akan semakin memperdalam keterlibatan ini dalam proses sosialisasi di masa depan.

“Gagasan bahwa disabilitas adalah penyakit adalah salah besar. Kami memegang prinsip ini dan berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak para penyandang disabilitas tetap dihormati,” tegas Gogot, anggota KPU Provinsi Jawa Timur

Prioritas tidak hanya diberikan pada penyandang disabilitas sejak lahir, melainkan juga pada mereka yang mungkin mengalami disabilitas akibat kecelakaan atau penyakit. Jika ada masalah aksesibilitas di TPS, pihak KPU menegaskan pentingnya pengumpulan data agar KPU dapat segera mengambil tindakan.

Gogot Baskoro menambahkan, “Ketika menghadapi kendala terkait pemilu, harap segera menghubungi KPU. Kami berkomitmen untuk merespons dengan cepat dan menangani masalah tersebut sesegera mungkin.”

dn

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here