MPR Sepakat Amandemen UUD 1945 Dibahas Usai Pemilu 2024

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet.
top banner

MPR Sepakat Amandemen UUD 1945 Dibahas Usai Pemilu 2024

Jakarta, Nawacita | Amandemen UUD 1945 akan dibahas usai Pemilu 2024. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

“Untuk sementara kesepakatan adalah kita bahas nanti setelah pemilu,” kata Bamsoet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/8).

Bamsoet beralasan rencana amandemen UUD 1945 dibahas setelah pemilu, agar tak dicurigai MPR mendukung isu penundaan Pemilu 2024.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

Baginya, isu penundaan pemilu yang selama ini berkembang menjadi kontraproduktif jelang gelaran pesta demokrasi lima tahunan yang akan digelar Februari 2024 mendatang.

“Kalau sekarang takutnya bukan apa, dicurigai untuk perpanjang masa jabatan presiden, untuk apa lagi? penundaan pemilu dan seterusnya,” kata dia.

Meski begitu, Bamsoet menilai UUD 1945 penting untuk di amandemen lantaran zaman yang mulai makin berubah.

Baca Juga: Bamsoet Apresiasi Kiprah Tokoh Perempuan Lewat Konser Wanita Hebat

Ia menjelaskan salah satu poin krusial amendemen UUD 1945 terkait Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi ‘Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat’. Baginya, pasal ini harus disempurnakan dengan memasukkan diksi ‘udara/angkasa,”

“Kita mencatat di Pasal 33 itu sumber daya alam dikuasai negara. Tapi angkasa, udara belum masuk dalam konstitusi kita,” kata Bamsoet. cnn

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here