Rencana Pemkab Mojokerto Membeli Lahan Pemakaman Tak Mudah

Pemkab Mojokerto bakal beli lahan makam. (Foto : Istimewa)
Pemkab Mojokerto bakal beli lahan makam. (Foto : Istimewa)
top banner

Rencana Pemkab Mojokerto Membeli Lahan Pemakaman Tak Mudah

Mojokerto, Nawacita – Pengadaan lahan untuk pemakaman umum (TPU) pada tahun 2023 bakal dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dengan alokasi anggaran Rp 500 juta. Hal ini dilakukan sebagai upaya atas peristiwa penolakan pemakaman yang kerap terjadi.

“Pengadaan TPU menjadi komitmen Pemkab Mojokerto untuk memberikan fasilitas terhadap siapa saja tanpa melihat latar belakang,” ucap Kasi pertanahan dan pengendalian kawasan permukiman, DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Akhmad Syafii, Senin (12/6/2023).

Syafii menjelaskan, pengadaan lahan makam ini jadi prioritas tahun ini dengan berbagai alasan salah satunya karena sebelumnya pernah ada penolakan pemakaman waktu Pandemi Covid-19 lalu.

Kasi pertanahan dan pengendalian kawasan permukiman, DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Akhmad Syafii. (Foto : Fio Atmaja)
Kasi pertanahan dan pengendalian kawasan permukiman, DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Akhmad Syafii. (Foto : Fio Atmaja)

“Artinya, ini menjadi solusi pemerintah menghindari peristiwa itu kembali terjadi dan sebagai tindak lanjut, pemda mengalokasikan anggaran lahan untuk TPU sekitar Rp 500 juta di APBD 2023,” ujarnya.

Menurutnya, alokasi anggaran Itu termasuk untuk ukur dan jasa konsultan. Hanya saja anggaran ini belum termasuk untuk biaya operasional.

“Pengadaan ditarget bisa terealisasi di semester kedua tahun anggaran 2023 dan paling cepat Juli atau Agustus sebelum perubahan APBD,” kata syafii saat ditemui di kantor DPRKP2.

Syafii menambahkan, Progres saat ini masih melengkapi persyaratan peta bidang di BPN dan appraisal untuk menentukan nilai harga tanah. Selain itu lahan makam ini nantinya dapat digunakan oleh masyarakat umum di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Baca Juga: Gunung Pegat Mojokerto, Pilihan Pendakian Baru Pecinta Alam

Saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemilik lahan agar bersangkutan segera mengurus pemecahan sertifikat tanah. Upaya itu akan terus dilakukan mengingat pengadaan lahan makam yang menjadi program prioritas DPRKP2 ini tak berjalan mulus lantaran sempat terkendala pemecahan sertifikat tanah dari pihak pemilik lahan.

“Jadi kita masih pendekatan dengan pemilik untuk pecah sertifikat dan ini perlu proses tidak bisa 1-2 bulan sehingga kita menunggu dahulu dan nantinya kita tidak bisa membeli semuanya karena pagu anggaran terbatas, tandasnya.

Sesuai rencana pengadaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto tersebut awalnya di Kecamatan Mojosari, namun kini lokasinya berubah di wilayah Kecamatan Mojoanyar. Progres saat ini masih melengkapi persyaratan terkait pengadaan lahan makam tersebut.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here