KPU Resmi Lantik 106 Anggota KPU dari 20 Provinsi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melantik 106 anggota KPU dari 20 provinsi di Indonesia untuk periode 2023-2028.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melantik 106 anggota KPU dari 20 provinsi di Indonesia untuk periode 2023-2028.
top banner

KPU Resmi Lantik 106 Anggota KPU dari 20 Provinsi

Jakarta, Nawacita | Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melantik 106 anggota KPU dari 20 provinsi di Indonesia untuk periode 2023-2028.

“Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah Saudara bersedia diambil sumpah?” tanya Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang memimpin acara pelantikan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

Para calon anggota KPU daerah itu pun serentak menyetujui untuk diambil sumpah.

“Siap,” jawab para calon anggota terpilih untuk KPU provinsi.

Untuk tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan, masing-masing terdapat tujuh orang, sedangkan 17 provinsi lainnya masing-masing terdapat lima orang.

Pelantikan anggota KPU provinsi itu dilakukan di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melantik 106 anggota KPU dari 20 provinsi di Indonesia untuk periode 2023-2028.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melantik 106 anggota KPU dari 20 provinsi di Indonesia untuk periode 2023-2028.

Hasyim meminta para anggota KPU itu, agar dapat memenuhi tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

“Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan wewenang, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, demi tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan,” kata Hasyim saat memimpin pembacaan sumpahnya.

Ia juga mengingatkan agar para anggota KPU provinsi itu bisa beradaptasi dengan cepat, menaati pedoman etik penyelenggara pemilu, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, agar mereka bisa tetap menjaga independensi lembaga penyelenggara pemilu, khususnya KPU.

“Kami berharap perundang-undangan, kode etik penyelenggara pemilu dijadikan pedoman sehari-hari supaya kita tidak melenceng, tidak mudah tergiur, dan tidak mudah terpengaruh berbagai pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang,” tambahnya.

Baca Juga: KPU: Menteri Boleh Maju jadi Bakal Caleg, Tak Ada Larangan

Lebih lanjut, Hasyim juga meminta mereka segera berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, KPU Pusat, hingga KPU kabupaten dan kota begitu mulai bertugas. Menurutnya, komunikasi dengan pimpinan partai di tingkat provinsi, lembaga kemasyarakatan, dan media juga menjadi hal penting.

“Ini menjadi sesuatu yang penting. Beradaptasi ini juga kita maknai beradaptasi dengan tahapan-tahapan yang saat ini sedang kita kerjakan,” ujar Hasyim.

Berdasarkan nota dinas yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Nomor 122/TU.01.01/SJ/2023, terdapat 20 anggota KPU provinsi dan 116 anggota KPU kabupaten dan kota yang masa jabatannya habis pada 2023.

Selain melepas anggota KPU yang masa jabatannya habis pada 2023, KPU RI juga melantik anggota KPU untuk provinsi baru di Papua. ss

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here