Menteri LHK Kunjungi Festival Perhutanan Sosial di Mojokerto Bersama Utusan Inggris dan Amerika Serikat
Mojokerto, Nawacita – Festival Kehutanan yang di gelar Asosiasi Pengelolah Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto yang akan berlangsung dari tanggal 23-26 Mei.
Acara festival kehutanan tersebut dihadiri oleh Asosiasi Pengelolaan Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta jajaran kementerian, Kepala Dinas kehutanan Jawa Timur Dr Ir Jumadi yang mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati berserta jajaran kepala OPD dan Camat, turut hadir Cabang Dinas Kehutanan Jombang dan Nganjuk, Kelompok Tani serta utusan dari Inggris dan Amerika Serikat.
Perhutanan sosial yang diselenggarakan oleh ap2si ini merupakan sarana untuk memperkuat pengetahuan terhadap pelaku perhutanan sosial. upaya ini untuk mempertegas relasi interkasi antar pengelola dan publik luas dalam mewujudkan tata kelola hutan berbasis masyarakat secara adil dan berkelanjutan ditengah bergam kesempatan serta tantangan.
Selain itu ditengah festival ini juga akan dilakukan musyawarah nasional yang pertama, karena ap2si lahir 2019 yang dideklarasikan oleh 18 provinsi dan 51 kelompok tani serta 17 lembaga pendamping.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menyampaikan rasah terima aksih kepada teman-teman Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) membangun optimisme perhutanan sosial ini.
“Ada sejarah pada 2015 menyuarakan perhutanan sosial di Lampung dan dilanjutkan berkeliling ke beberapa provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat,” ucap Siti Nurbaya Bakar, Selasa (23/5/2023).
Dari perjalanan di lapangan, Menteri LHK tersebut mengungkapkan telah merumuskan dan melaporkan ke Bapak Presiden bahwa komunitas lebih tahu kondisi perhutanan.
“Kawasan hutan di jawa ini sangat padat hutannya dan masyarakat nya juga padat, Justru ini yang harus diselesaikan dan kita harus kerja keras lagi. Beberapa hasil di Jawa Timur sudah disampaikan Kadishut, posisinya keren banget,” ungkapnya.
Siti menambahkan, terkait Kabupaten Mojokerto, ibu Bupati Mojokerto sebelumnya telah menyampaikan harapan-harapan lebih konkrit di hadapan masyarakat yang akan dibahas di kantor.
“Bagus ini karena kaitannya dengan perhutani. Oleh karena itu, saya minta pak Agus dan pak Bambang sebagai Dirjen untuk peran perhutanan sosial. Selanjutnya, kita akan membuat festival perhutanan sosial Nasional di Jakarta, pesertanya dari seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Terkait penggarapan dan holding perhutanan sosial dan perintah Presiden Jokowi menyelesaikan terkait pemukiman padat didalam perhutanan sosial.
“Kita akan melangkah, pertama bagian kekuatan kelompok dan kelembagaan kelas platinum dan emas yang sudah bisa ekspor,” ujarnya.
Menurutnya, setiap KK yang menggarap dan tapal batasnya dimana itu sudah kami ketahui, bahkan ini akan dikuasai selama 35 tahun dan bisa diperpanjang hingga 70 tahun. Maka dari itu Dirjen Planologi untuk uji coba andil garapan karena di dalam undang-undang sudah bisa membuat tapal batas visual dan di cek lapangan.
Sementara itu Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengucapkan terima kasih kepada ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena ini baru pertama kali saya berhadapan dengan beliau.
Sebelumnya memang sudah berencana untuk mengajak ibu untuk penataan hutan di Kabupaten Mojokerto. Bahwa kewenangan terkait dengan pengurusan kehutanan, masuk didalam Provinsi Jawa Timur. “Masyarakat Kabupaten Mojokerto banyak yang tergantung hidupnya terhadap hutan-hutan di Kabupaten Mojokerto,” terangnya.
Masyarakat Mojokerto banyak yang menggantungkan kelangsungan hidup dari hutan, dari 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto, ada Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo, Trowulan, dan tiga Kecamatan di utara sungai Brantas, yaitu Kemlagi, Jetis dan Dawarblandong yang terdapat lahan hutan.
Selain hadir di wilayah selatan Kabupaten Mojokerto, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto tersebut juga berharap agar ibu menteri juga hadir di wilayah utara sungai brantas. “Wilayah hutan di utara sama di selatan Kabupaten Mojokerto kondisinya berbeda, kami berharap ibu hadir minimal dua kali lagi ke Kabupaten Mojokerto. Kami siap menerima support dan arahan ibu,” kata Bupati.
Dalam pelaksanaan perhutanan sosial terutama dalam pemasaran produk-produk kehutanan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap nantinya ada masukan-masukan terkait membuat kebijakan-kebijakan yang men-support.
 di Desa Padusan, Kecamatan){kind=link}