Analisa Proyeksi Ekonomi Kenaikan SBI oleh Ajib Hamdani

0
195

Nawacita – Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada Hari Kamis Tanggal 22 September 2022 dalam konferensi pers mengumumkan kebijakan hasil Rapat Dewan Gubernur BI untuk menaikkan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI-7DRRR) sebesar 50 basis poin menjadi 4,25%.
Kenaikan ini merupakan kebijakan kedua yang dilakukan oleh BI dalam rentang tahun ini, setelah pada 23 Agustus sebelumnya menaikkan 25 basis poin.
Upaya ini dalam rangka termasuk untuk mengimbangi langkah Federal Reserve (The Fed) yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin.

Langkah kebijakan moneter ini diambil oleh pemerintah dalam rangka menjaga laju inflasi yang terus merangkak naik. Kuartal kedua tahun 2022, inflasi pada bulan Juli menunjukkan angka 4,94% year to year (yoy). Jauh dari asumsi makro awal penyusunan APBN 2022 yang ditarget hanya kisaran 3% secara agregat di tahun 2022.

Secara prinsip, inflasi disebabkan karena 2 (dua) faktor utama. Pertama karena faktor permintaan (demand pull inflation). Hal ini timbul karena pertambahan jumlah uang beredar dan meningkatnya konsumsi secara keseluruhan, sehingga membuat sisi demand naik. Faktor kedua adalah penawaran (cost push inflation). Inflasi yang disebabkan karena kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) atas barang dan jasa.

Kalau kita melihat lebih detail, fenomena kenaikan yang sedang terjadi di Indonesia cenderung karena faktor cost push inflation. Paling tidak ada 3 hal signifikan yang membuat kenaikan harga penawaran. Pertama kebijakan fiskal pemerintah menaikkan tarif PPN pada tanggal 1 April 2022 dari 10% menjadi 11%, kedua karena kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada 3 September 2022, dan ketiga karena kondisi geopolitik yang mengganggu global supply chain.

Kebijakan BI menaikkan suku bunga ini akan memberikan konsekwensi ekonomi dengan berkurangnya likuiditas dan cenderung menurunkan kemampuan daya beli serta konsumsi masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan ditopang oleh konsumsi. Data Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2021 sebesar Rp. 16.970,8 triliun, lebih dari 54% nya adalah kontribusi dari konsumsi.
Untuk jangka pendek, pemerintah sudah cukup tepat dengan mendorong program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambilkan dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Yang perlu dikritisi dalam kebijakan moneter ini adalah dengan efek disinsentif dalam ekonomi. Ketika pemerintah secara agresif melakukan penyelamatan fiskal dengan banyak disinsentif ke dunia usaha, selanjutnya pemerintah kembali membuat kebijakan dari sisi moneter yang membuat dunia usaha kembali mengalami tekanan, dengan potensi melemahnya konsumsi. Seharusnya pemerintah lebih fokus dengan pemberian insentif agar terjadi pengurangan biaya-biaya dan kemudahan produksi sehingga efek inflasinya tetap bisa terjaga. Misalnya kebijakan relaksasi kredit untuk dunia usaha yang kembali diperpanjang karena narasi besar atas potensi inflasi. Dengan pola pembiayaan yang lebih terukur dan managable, dunia usaha akan mempunyai fleksibilitas.

Ketika pemerintah sudah membuat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga SBI ini, bagaimana ekonomi selanjutnya? Ada 2 (dua) hal yang perlu dimitigasi dengan baik. Yaitu potensi pertumbuhan ekonomi yang akan jadi terkoreksi dan inflasi yang tetap merangkak naik. Sampai akhir tahun, pertumbuhan ekonomi cenderung akan bergerak di angka 5%, tetapi yang bahaya adalah ketika inflasi yang terjadi diatas pertumbuhan ekonomi. Karena ketika kondisi tingkat inflasi diatas pertumbuhan ekonomi terjadi, maka secara substantif kesejahteraan masyarakat akan turun dan terkorbankan.

Jakarta, 23 September 2022
Ajib Hamdani (Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo)

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
Logo Munas HIPMI 2022

LEAVE A REPLY