Masih Berlanjut, Tim Hukum Demokrat AHY Hadapi Gugatan Hasil Kongres tahun 2020 di PTUN

0
101

Jakarta, Nawacita – Partai Demokrat kembali gelar sidang lanjutan dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menuntut membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V Partai Demokrat 2020, pada Kamis (25/11).

Kuasa hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Heru Widodo menyebut, pihaknya sebagai tergugat II intervensi menghadirkan seorang ahli pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar.

“Nanti akan memintakan pendapat berkaitan dengan kewenangan PTUN, karena meskipun objeknya adalah keputusan tapi tidak semua keputusan PTUN menjadi kewenangan absolut dari PTUN,” kata Heru, saat diwawancarai di PTUN, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

“Ada keputusan-keputusan yang dikecualikan di mana kita mencermati objek gugatan adalah pengesahan perubahan dan pengesahan kepengurusan partai politik (parpol) maka ada Undang-undang yang lebih spesifik mengatur hal itu di UU parpol,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan, untuk objek yang digugat oleh tiga mantan kader Partai Demokrat tidak seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan melalui Mahkamah Partai.

“Ada pintu penyelesaian melalui sengketa di Mahkamah Partai apabila tidak puas melalui Pengadilan Negeri,” jelasnya.

Tak hanya itu, Heru juga mengatakan, jika persoalan hasil kongres V Partai Demokrat pada 2020 lalu hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, tidak ada surat keberatan yang dilayangkan ke Partai Demokrat. Hal itu, menurutnya tidak masuk akal dan diluar dari nalar.

“berkaitan dengan kedudukan hukumnya penggugat di mana penggugat itu adalah mantan anggota partai yang sudah diberhentikan, apakah dengan status seperti itu ia bisa loncat untuk mempersoalkan anggaran dasar parpol, itu akan kita mohon penegasannya,” ujar Heru.

Ia pun berharap, hasil kasus perkasa 154 ini akan sama dengan perkara 150 yang lebih dulu ditolak oleh Majelis Hakim PTUN.

“Jadi kita harap juga sama dengan perkara 154, karena yang disoal adalah keabsahan Kongres 2020 sementara dari Kongres 2020 sampai dengan terbitnya SK menteri tidak pernah ada keberatan semua berjalan dengan ok tidak ada permasalahan di Mahkamah Partai,” imbuhnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY