Partai Demokrat Kubu KSP Moeldoko Bantah Gugatannya Ditolak PTUN Jakarta

0
109
Juru Bicara Partai Demokrat, Muhammad Rahmad saat konferensi pers yang disiarkan melalui Youtube (24/11/21).

Jakarta, Nawacita – Partai Demokrat kubu KSP Moeldoko bantah gugatan dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT yang dilayangkan terhadap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Juru Bicara Partai Demokrat Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Muhammad Rahmad menyampaikan bahwa gugatan tersebut bukan ditolak, melainkan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta atau biasa disebut putusan Niet Ontvankelijke Verklaard atau Putusan NO.

“Jika melihat dan memperhatikan amar putusan dari Majelis Hakim PTUN, putusan tersebut bukan ditolak tetapi hanya dinyatakan NO,” kata Rahmad, saat konferensi pers yang disiarkan melalui Youtube, Rabu (24/11/2021).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Majelis Hakim PTUN mengeluarkan putusan NO karena menilai gugatan nomor 150 tersebut tidak jelas objek gugatannya atau cacat formil.

“Sementara itu, kalau gugatan ditolak itu artinya pihak penggugat dianggap tidak berhasil untuk membuktikan dalil gugatannya,” jelasnya.

Rahmad menyebut jika Partai Demokrat kubu KSP Moeldoko diberi waktu 14 hari untuk menentukan sikap atas Putusan NO Majelis Hakim PTUN.

“Maka dari itu, terbuka dua ruang lainnya yaitu memperbaiki pokok gugatan perkara tadi dan mendaftarkannya kembali atau melakukan upaya banding ke PT TUN,” imbuhnya.

Sebagai informasi, gugatan Nomor Perkara 150/G/2021/PTUN.JKT, dengan objek gugatan yakni surat penolakan Menkumham tertanggal 31 Maret 2021. Penggugat dalam perkara itu adalah KLB Demokrat Deli Serdang dan Johny Allen Marbun. Sementara tergugat dalam perkara itu yakni Kementerian Hukum dan HAM. Adapun partai demokrat menjadi tergugat intervensi.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY