Jadi Sorotan, DPR Setujui Nyoman Adhi Anggota Baru BPK RI

0
282
DPR RI menyetujui Nyoman Adhi Suryadnyana (kiri) menjadi anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Selasa (21/9/2021).

Jakarta, Nawacita – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyepakati Nyoman Adhi Suryadnyana menjadi anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Persetujuan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini, Selasa (21/9/2021).

“Perkenan kami menanyakan pada sidang dewan terhormat. Apakah laporan uji kelayakan tersebut dapat disetujui? Terima kasih,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun 2021-2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

“Setuju,” jawab para anggota sidang paripurna.

Sebelumnya Komisi XI DPR melaporkan hasil uji kelayakan calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI yang meloloskan Nyoman Adhi Suryadnyana dalam rapat paripurna. Hasilnya seluruh anggota DPR menyetujui laporan tersebut.

“Berdasarkan hasil perhitungan suara terhadap 15 calon anggota BPK, Komisi XI menyepakati satu calon anggota BPK terpilih dengan suara terbanyak, yaitu Nyoman Adi Suryadnyana memperoleh 44 suara dari jumlah total 56 suara,” demikian laporan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi XI, Dolfie Othniel Frederic Palit, dalam rapat paripurna.

Penetapan Nyoman Adhi sebagai anggota BPK ini dilakukan untuk menggantikan satu orang anggota BPK RI yakni Bahrullah Akbar yang masa jabatannya akan berakhir pada 29 Oktober 2021.

Terpilihnya Nyoman Adhi Suryadnyana menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini sempat menjadi sorotan sejumlah pihak lantaran dianggap tidak memenuhi persyaratan.

Nyoman Adi merupakan satu dari dua nama calon anggota BPK yang dinilai tak lolos persyaratan tapi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI. Satu nama lagi adalah Harry Z Soeratin, sedangkan satu orang lain mengundurkan diri.

Nyoman Adi dan Harry tidak diloloskan DPD karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang (UU) BPK Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 13 huruf. Pasal itu mengatur syarat minimal dua tahun telah meninggalkan jabatannya di badan pengelola keuangan.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY