Belanja Negara Per Juli Terserap Rp 1.368 Triliun, untuk apa ?

0
186
Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Jakarta, Nawacita – Peran stimulus fiskal dan APBN terus ditingkatkan sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Kerja keras APBN melalui belanja negara didukung oleh kinerja program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja negara hingga akhir Juli 2021 sebesar Rp 1.368,4 triliun atau mencapai 49,8 persen dari target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang sebesar Rp 2.750 triliun. Kinerja belanja juga manis. Pasalnya, ini lebih tinggi 9,3 persen dari periode yang sama tahun 2020 yang hanya mencapai Rp 1.252 triliun.

Menurutnya, jumlah tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 952,8 triliun dan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp 415,5 triliun. Belanja pemerintah pusat tersebut mencapai 48,7 persen dari pagu yang sebesar Rp 1.954,5 triliun. Belanja pemerintah pusat ini meningkat 20,1 persen yoy dari Juli 2020 yang sebesar Rp 793,6 triliun.

“Kita sudah melihat konsumsi rumah tangga sudah pulih, investasi sudah pulih, dan ekspor sudah pulih,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (25/8).

Sri Mulyani merincikan, belanja barang Kementerian dan Lembaga digunakan untuk pengadaan 65,79 juta dosis vaksin, pemberian bantuan kepada 10,5 juta Pelaku Usaha Mikro, biaya perawatan untuk 377.700 pasien Covid-19, dan bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 4,15 juta siswa sekolah Kemenag. Realisasi belanja modal juga tumbuh signifikan sebesar 83,3 persen (yoy).

Selanjutnya, pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar atau konektivitas lanjutan tahun 2020, antara lain untuk pembangunan dan preservasi bendungan, jaringan irigasi, jalur kereta api, jalan, jembatan, dan rumah sakit.

Selanjutnya, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial tumbuh sebesar 10,1 persen (yoy), dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19.

Manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat melalui anggaran perlindungan sosial antara lain adalah penyaluran kartu sembako kepada 15,9 juta KPM, bantuan program keluarga harapan bagi 9,9 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 10 juta KPM, program prakerja kepada 2,8 juta peserta, bantuan iuran JKN kepada 96,5 juta PBI, diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan, penyaluran BLT Desa kepada 5,3 juta KPM, serta bantuan kuota internet kepada 34,4 juta siswa dan tenaga pendidik.

Selain itu, lanjutnya, realisasi anggaran kesehatan tumbuh 50,7 persen (yoy), terutama dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 seperti penyediaan vaksin, obat-obatan, perawatan pasien, serta insentif nakes.

Realisasi subsidi baik subsidi energi maupun nonenergi tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, masing-masing mencapai 24 persen (yoy) dan 8,8 persen (yoy), antara lain digunakan untuk subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg, listrik, subsidi bunga KUR dan IJP.

Sementara itu, realisasi penyaluran TKDD per 31 Juli 2021 mencapai Rp 415,53 triliun atau 52,2 persen target APBN 2021. Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam mendorong realisasi TKDD, salah satunya dengan percepatan pemenuhan syarat penyaluran pada DAK NonFisik (DAKNF).

“Pemerintah memberikan tiga tambahan jenis transfer baru pada komponen DAKNF, antara lain Dana Fasilitasi Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak,” pungkasnya.

sumber : Jawa Pos 

LEAVE A REPLY