Seluruh Wilayah Jakarta Masuk PPKM Level 4, Ini Aturan Lengkapnya

0
146

Jakarta, Nawacita – Presiden Joko Widodo  resmi memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di wilayah Jawa-Bali hingga 2 Agustus 2021. Pemerintah pun kembali merubah beberapa aturan bagi wilayah Jawa-Bali.

Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Yang diteken oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta pada 25 Juli 2021.

Bagi wilayah kabupaten/kota di DKI Jakarta yang masuk kriteria level 4 yaiti Kabupaten Administrasu Kepulaan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Adminstrasi Jakarta Pusat.

Berikut perubahan-perubahan peraturan yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021:

1. supermarket, pasar rakyat, toko klontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

2. Bagi pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen dan jam operasi sampai 15.00 waktu setempat.

3. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 orang dan waktu makan maksimal 20 menit. Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

4. bagi pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan protokol Kesehatan ketat, dan pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kepada pemerintah daerah untuk mengatur secara terperinci agar pelonggaran yang diberikan tidak menimbulkan klaster baru Covid-19.

“Kami minta pemda supaya mengatur betul karena jangan sampai terjadi kerumunan dan bisa menjadi klaster baru,” tegasnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Minggu (26/7/2021) malam.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY