Dampak Penerapan PPKM Darurat Perekonomian Jakarta Lumpuh

0
152

Jakarta, Nawacita – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut adanya rencana soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan membuat perekonomi DKI Jakarta stagnan dan bahkan nyaris lumpuh.

Kebijakan PPKM darurat juga berpotensi semakin memperpanjang masa resesi ekonomi karena pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal I-2021 yang masih terkontraksi -1,65 persen akan berpotensi tetap di zona negatif pada kuartal II-2021.

“Ini akan berdampak terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II-2021 yang dipatok 7 persen, karena PDB DKI Jakarta memberikan kontribusi 17,17 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jika ekonomi Jakarta masih minus di kuartal II-2021 maka agak sulit rasanya kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi nasional di angka 7 persen,” kata Sarman, saat dihubungi nawacita.co, Rabu (30/6/2021).

Sarman yang juga wakil ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta
Menyebut kebijakan tersebut akan membuat pengusaha resah, pasrah dan gelisah.

Sebab, pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung akan jauh menurunkan omzet, profit dan akhirnya membuat arus kas (cash flow) semakin terjepit.

“Pengusaha saat ini pada posisi 3 AH yaitu ResAH, PasrAh, GelisAH. Namun kita harus mendukung kebijakan ini sekalipun teramat berat untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan pengendalian penularan Covid-19,” paparnya.

Namun, ia berharap agar efektivitas kebijakan PPKM Darurat benar-benar nyata. Dan mampu menekan laju penularan Covid-19 ke level yang paling rendah.

“Ketegasan pemerintah dipertaruhkan selama pemberlakuan PPKM darurat, no kompromi, tindak tegas para pelanggar PPKM darurat ini. Dunia usaha butuh jaminan dan kepastian untuk kita cepat keluar dari krisis ini, bangkit kembali membangun ekonomi segera keluar dari zona resesi,” tandasnya.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah menggodok skema final PPKM Darurat yang akan diberlakukan untuk bisa menekan laju penularan Covid-19.

Dalam pernyataannya Presiden Jokowi mengatakan kemungkinan PPKM darurat akan dilaksanakan selama satu pekan atau dua pekan di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah akan mempertimbangkan secara matang penerapan kebijakan PPKM darurat berdasarkan data-data terkini kasus penularan COVID-19.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY