Kapolri Keluarkan ST Siaran Jurnalistik, DPR: Jangan Sampai Mengkebiri Hak Media

0
162

Jakarta, Nawacita – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram terkait pedoman siaran jurnalistik. Dalam ST tersebut terdapat point yang melarang media menyiarkan tindakan polisi yang menampilkan atau menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/750/Aiv/HUM.3.4.5/2021 tersebut dikelurkan 5 April 202. Isi surat itu mengatur perihal pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Ada 11 hal yang diinstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada jajaran Humas Polri.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir menyebut ST tersebut harus ditindak lanjuti dan dikonfirmasi maksud dan tujuan ST tersebut.

“Kalau soal melarang menayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat itu aparat atau rekan rekan media. Itu perlu dipertanyakan. Kalau media kan menyebarkan berita sebenar-benarnya yang didapat di lapangan. Jadi tentunya kami ingin mengklarifikasi ke Polri kepada Kapolri khususnya, terkait dengan maksud telegram tersebut,” kata Adies Kadir, saat diwawancarai di Gedung DPR RI, Selasa (6/4/2021).

Hal itu perlu diklarifikasi, sebab ST yang dikeluarkan kapolri jangan sampai mengkebiri hak-hak media.

“Saya pikir, Kita tidak boleh mengekebkri hak Hak dari para jurnalis. Oleh karena itu kami akan mengklarifikasi kepada pak Kapolri nanti ketika rapat bersama dengan Kapolri kira-kira maksudnya apa,” tandasnya.

“Kalau untuk meredam daripada internal, karena memang satu penyelidikan atau penyidikan kan enggak bisa di ekspos sertamerta penyidik karena itu rahasia penyidik, rahasia Negara. Karena Masih dalam penyidikan. Kecuali kalau sudah berkekuatan hukum tepat. Kita harus menanyakan kepada Kepolisian Apakah ini menyangkut internal kepolisian atau bukan telegram tersebut,” tambahnya.

Lebih lanjut, politisi partai Golkar meminta agar para awak media untuk bersabar sambil menunggu hasil klarifikasi yang akan ditanyakan langsung pada pihak kepolisian.

“Kami nanti akan minta klarifikasi ke Kapolri, terkait dengan apa yang dimaksud dengan telegram tersebut. Apakah media di dalamnya atau hanya aparat hukum di dalamnya,” pungkasnya.

Penulis : Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY