DPR RI Ajak Bupati PPU Bahas Kelanjutan RUU Pembangunan IKN

0
293
Forum Legislasi dengan tema "Pembahasan RUU IKN Jadi Prioritas"

Jakarta, Nawacita – DPR RI menggelar Forum Legislasi dengan tema “Pembahasan RUU IKN Jadi Prioritas”. IKN adalah singkatan dari Ibu Kota Negara yang sudah ditetapkan lokasinya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo tahun 2019 lalu.

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun meyakini yakin Kalimantan timur nanti  akan lebih hebat bila IKN selesai dibangun. Karena apa, kota ini berada nanti ada kepala pemerintahan sendiri, bukan termasuk kabupaten atau bupati atau gubernur tapi bersifat kepala pemerintahan sendiri, semacam otoritas dan wilayahnya antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Infrastrukturnya kotanya semuanya, lahannya juga sudah dibebaskan, karena memang lahannya dulu milik negara yang dikelola oleh swasta tapi sudah haknya sudah diambil oleh negara. “Maka sebenarnya tinggal undang-undangnya, anggarannya, skemanya, mana yang dikerjakan dengan APBN, mana dengan kerjasama pemerintah badan usaha, mana dengan sumber-sumber yang lain saya yakin akan segera menemui titik terang,” kata Misbakhun, 23/3/2024 di Senayan.

Namun, karena masih dalam kondisi pemerintah melakukan penanganan Covid-19, maka masih dilakukan penyesuaian. Kata Misbakhun, sekarang masih bulan Maret 2021, harapan pemerintah kalau vaksinasi ini sudah berjalan melebihi 80 sampai 100 juta warga atau yang sudah dapat vaksin  276 juta rakyat Indonesia maka ini akan terbentuk sendiri heard imunity nya. “Saya yakin saat imunitynya sudah terbentuk pemerintah akan lebih mudah meyakinkan masyarakat, meyakinkan media bahwa proses IKN sudah bisa dimulai,” terang politisi Partai Golkar ini.

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur MAs’ud juga menjelaskan soal kesiapan wilayahnya untuk Ibu Kota NEgara. “Jadi kalau ditanya kesiapan kami, insyaa Allah kami siap , bahkan kami ingin, Kalau memang pemerintah Pusat tidak mampu untuk membangun ibukota yang baru, cukup dikasih pemerintah daerah saja tinggal dikasih dana insyaa Allah kami siap membangun ibukota negara baru itu,” ujar Gafur penuh semangat.

Saat ini, Pemerintah Penajam paser utara dari skup petanya sudah siap, pihaknya hanya tinggal menunggu pembahasan pusat. Di daerah PPU ada rencana pembangunan bendungan, itu benar tapi memang belum belum dilakukan pembangunan. “Karena masih banyak perizinan-perizinan katanya yang masih dalam proses tetapi tahun insya Allah sudah ada pembangunannya,” tutur bupati muda ini yang hadir secara virtual ini.

Kemudian untuk peletakan batu pertama, lanjut Gafur, bahwa kepala Bappenas mengatakan akan adanya peletakan batu pertama istana negara di penajam pasir Utara. Apapun itu pemerintah kabupaten sangat siap. “Mengapa kami siap, karena di penajam Pasir Utara itu mempunyai luas wilayah 3.333 km2. Jadi untuk istana negara ataupun ibukota negara yang baru, secara tempat itu sudah sudah siap,” tegasnya lagi.

Anggota Komisi V (infrastruktur) DPR RI, Irwan menambahkan, tahun 2021 RUU pembangunan Ibu Kota NEgara masuk prolegnas prioritas dan sudah ditetapkan di sidang paripurna 23/3/2021. “Tetapi bagi kami itu bukan hal yang luar biasa, karena di 2020 sejatinya, RUU IKN juga udah masuk prolegnas prioritas,” ungkap IRwan.

Dalam hal Komisi V juga kementerian PUPR, kementerian perhubungan, kementerian desa, hampir semua kementerian ini siap. Termasuk pada faktanya, dari sisi rencana strategis kementerian, lembaga untuk mendukung program presiden ini. “Satu saja pesan kami, jangan sampai kemudian perpindahan IKN ini hanya memindahkan masalah-masalah ibukota yang berlangsung selama ini,” harapnya.

Tentu ini yang kemudian harus diantisipasi oleh seluruh pemerintah, jangan sampai IKN nya maju dimana di Kaltim itu ada 10 kabupaten kota yang terlibat langsung dengan IKN hanya 4 kabupaten kota, PPU sendiri, kemudian Kutaikartanegara, Balikpapan dan Samarinda. “Dan masih ada 6 kabupaten lain yang infrastrukturnya masih tertinggal, desanya masih banyak tertinggal,” pungkas politisi Partai Demokrat ini.

Reporter : Alma Fikhasari

Editor : Riko Abdiono

LEAVE A REPLY