Sertifikasi Elektronik Tanah Harus Mampu Tingkatkan Pelayanan Pubik, Mardani: Harus Transparan!

0
292
Sertifikasi
Mardani Ali Sera

Jakarta, Nawacita – Pemerintah berencana akan mengganti sertikasi tanah secara elektronik. Menanggapi wacana ini, anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan dengan digantinya sertifikasi elektronik tanah harus berorientasi terhadap peningkatan pelayanan publik. Ia mengatakan jika kebijakan tersebut sangat menyerap anggaran yang besar, sehingga hal ini perlu asas kehati-hatian dan akuntabilitas.

“Saya menekankan semangat dari kebijakan sertifikat elektronik harus transformatif, sehingga nantinya berdampak baik untuk meningkatkan pelayanan publik dan meminimalisir kasus pertanahan sesuai ide besar awalnya,” jelas Mardani dalam keterangan persnya, Kamis (5/2/2021).

Sejatinya, Mardani sendiri tidak menginginkan adanya kasus korupsi yang besar yang berpotensi merugikan negara seperti kasus KTP Elektronik. Untuk itu, dirinya meminta kepada pemerintah agar mampu transparan dan mampu menjelaskan kepada publik, mulai dari mekanisme penyelenggaraan hingga pertanggung jawaban terhadap jaminan keamanan serta kerahasiaan dokumen elektronik yang berupa data pemegang hak, data fisik, serta data yuridis bidang tanah masyarakat.

Wakil rakyat dapil DKI Jakarta I itu juga menekankan, seluruh kebijakan digitalisasi pertanahan ini harus didukung kuantitas dan kompentensi sumber daya manusia sekaligus pengembangan teknologi informasi BPN di tingkat pusat dan daerah.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN akan melakukan transformasi digital secara berkelanjutan pada tahun 2021. Salah satunya adalah kebijakan sertifikat tanah yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Kebijakan sertifikat elektronik tanah ini adalah satu dari dari tiga program besar transformasi digital Kementerian Agraria dan Tata Tuang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyerap anggaran sebesar Rp 2 triliun. Penetapan keputusan ini telah disahkan dalam pagu indikatif anggaran tahun 2021. (*)

dny

LEAVE A REPLY