Optimis Perekonomian Jatim Bangkit, Begini Gagasan Anik Maslachah

0
605
Wakil Ketua DPRD Jatim Hj Anik Maslachah saat memberikan paparan tentang ekonomi Jatim di Mojokerto, Sabtu (20/2/2021).
Nawacita | MOJOKERTO – Perekonomian di Jawa Timur diupayakan bisa bangkit di tengah pandemi covid-19 ini. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Hj. Anik Maslachah menyebut salah satu caranya adalah mengoptimalkan Jawa Timur sebagai buffer stock nasional.  Ada 5 komoditi yang memberikan sumbangsih beras,  daging, gula, jagung dan telur.
“Selain itu komoditi kopi, kami berharap ekspansinya ditambah tidak hanya di Lumajang saja,  sehingga kopi bisa menjadi tambahan buffer stock dari Jatim, supaya ekonomi Jatim bangkit kembali,” ujar Anik dalam diskusi bertema ‘Ekonomi Jatim Bangkit ditengah Pendemi’ di Hotel Grand Whiz, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (20/2/2021). Hadir dalam diskusi yang digelar Pokja Wartawan DPRD Jatim itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Mantan Birokrat/Ekonom Hadi Prasetyo, pengamat ekonomi dari Unitomo Meithasari, Ketua Komisi C (Keuangan) DPRD Jatim Hidayat Maseaji dan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jatim KH Muzammil Syafii.
Anik Maslachah menilai industri makanan dan minuman yang paling laku adalah kopi.  Ini terlihat dari banyaknya cafe-cafe yang mulai bermunculan.  “Lalu kenapa tidak kita kembangkan untuk hal ini. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah sudah seefektif mungkin kita dianggap sebagai buffer stock industri perekonomian secara nasional terhadap kesejahteraan paling tidak indikatornya Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” jelas didepan sejumlah wartawan yang tergabung dalam Pokja Wartawan Indrapura DPRD Jatim ini.
Posisi Jatim sebagai pemilik buffer stock lima komoditi secara nasional itu harus lebih di efektifkan. Skema, standar operasional prosedur (SOP), mekanisme yang kurang matang atau ada penghambur-hambur uang yang dampak benefitnya kurang menggigit harus dikaji serius oleh pemprov Jatim. “Ini sebenarnya bukan hanya kesalahan eksekutif, tapi juga legislatif.  Bisa saja penempatan formulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang salah,” akunya.
Lebih lanjut Anik mengatakan tantangan masyarakat dan pemerintah Jatim saat ini adalah masalah disparitas. Menurutnya sumbangsih perekonomian industri besar angkanya nomor tiga tapi angkanya nomor satu. “Ini harus dikembalikan dari sektor riil.  Kemudian pertanian terhadap tenaga kerja nomor satu tapi untuk finansial nomor tiga. Satu sisi kita dihadapkan bonus demografi.  Salah satu solusinya adalah lakukan industri padat karya bukan padat mesin.  Ini yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini,” tegasnya.
Ditambahkan politisi perempuan yang dikenal cukup vokal ini sebenarnya DPRD Jatim memiliki Perda tentang pemberdayaan masyarakat, kemudian Perda ketahanan pangan.  Namun menurutnya perda ini masih sebatas macan kertas dan implementasinya belum maksimal.  “Solusinya kita bisa mengakses program nasional yakni gerakan pangan lokal. Kalau gerakan ini masif maka kita tidak perlu impor.  Tentu harus ada policy tambahan untuk menjadi intervensi oleh pemerintah,” tuturnya.
Anik mengaku prihatin dengan anggaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim khususnya untuk bibit terus dikurangi setiap tahunnya.  Ia berharap anggaran ini bisa ditambah. “Padahal salah satu penyebab pertanian kita hanya survive karena bibitnya tidak unggul,” katanya.
“Tahun ini ada 28 Raperda yang harus diselesaikan, 17 diantaranya adalah inisiatif legislatif.  Ada satu perda yakni pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan program perekonomian. Banyak sekali lahan-lahan di Jatim yang tidak terfungsikan salah satunya lahan pertanian garam.  Saat saya menjadi wakil ketua komisi B tahun 2018 ada 40 persen lahan petani garam yang tidak berfungsi sebab biaya pengelolaan dengan harga jualnya tidak seimbang. Selain itu tata niaga kita juga buruk bukan hanya Jatim tapi nasional,” katanya.
Anik mengatakan DPRD Jatim ingin bagaimana lahan pertanian garam yang mangkrak ini bisa difungsikan dan dikelola dengan baik.  Yakni dengan memberikan payung hukum bagi masyarakat.  “Ada recogniisi dan afirmasi dari pemerintah yakni perlindungan petani garam,” pungkasnya. rko/**

LEAVE A REPLY