Bali Terapkan PPKM Skala Mikro, Ini Perbedaan dari Sebelumnya

0
167
Gubernur Bali Wayan Koster

Bali | Nawacita – Keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Pulau Bali, mulai diberlakukan Selasa (9/2). Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 03, Tahun 2021.

“Mulai besok sudah jalan dengan segala persiapan dan efektifnya mulai besok,” kata Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi saat dihubungi, Senin (8/2).

Baca Juga : Gandeng Kemenkumham, Sandiaga Rumuskan Visa Long Term untuk Wisatawan Asing

Dia menerangkan untuk perbedaan dalam PPKM skala mikro dengan yang sebelumnya ialah satgas gotong royong ditingkatkan desa dan kelurahan akan kembali diaktifkan.

“Jauh berbeda sekarang lebih mendekatkan kepada pengawasan satgas gotong royong. Satgas gotong royong petugasnya orang di desa. Baik Desa, Dinas dan Desa Adat, berkolaborasi untuk menjaga lingkungannya terutama di zona-zona terkontetrasi,” imbuhnya.

Namun selain satgas gotong royong berkonsentrasi di zona-zona merah, tetapi zona kuning dan hijau diperhatikan juga. “Kalau yang kuning menjadi perhatian juga oleh satgas untuk tetap dijaga sampai hijau,” jelasnya.

Sementara, pada PPKM sebelumnya, pengawasan murni dilakukan oleh satgas Covid-19 di tingkat Kabupaten dan Kota serta Provinsi. Namun saat ini satgas Covid-19 ini sifatnya membantu satgas gotong royong.

Selain itu, hadirnya satgas di tingkat desa ini bisa lebih efektif karen petugasnya sangat paham dengan daerahnya masing-masing. “Jadi kita kedepankan adalah komponen masyarakat yang ada di desa itu. Karena dia yang tahu dan mengenal lingkungannya,” ujarnya.

Kemudian, untuk tugas pokok satgas gotong royong yaitu menjaga mobilitas masyarakat yang tidak berkepentingan masuk ke wilayahnya. Termasuk juga menjaga di lingkungannya agar tidak ada kerumunan atau kegiatan yang mungkin tidak mengikuti protokol kesehatan.

“Kalau saja dalam pelaksanaannya ditemukan kerumunan atau pelanggaran yang tidak juga dipatuhi sesuai arahan satgas gotong royong, baru nanti melaporkan ke kami (dan) akan melakukan tindakan yustisi,” ujarnya.

“Kalau sanksi tetap ada di kami. Artinya, satgas gotong royong bisa merekomendasi atau melaporkan bila mana diabaikan oleh masyarakat setempat baru kita ambil ahli. Yang memberikan sanksi hukum secara yustisi itu adalah Satpol PP dan praktiknya tetap didukung oleh TNI Polri,” ujar Darmadi.

Sementara, dari isi SE Gubernur Bali, Nomor 3 Tahun 2021, ialah kepala desa dan lurah diminta bersinergi dengan bendesa adat di Bali dam membentuk Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 berbasis Desa Adat dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi yang diatur sebelumnya.

Kemudian, mengaktifkan Pos Komando (Posko) Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali sebagai wadah aktivitas satgas gotong royong dalam penerapan PPKM.

“Sebelum satgas gotong royong penanganan Covid-19 berbasis Desa Adat terbentuk, pelaksanaan PPKM berbasis desa/kelurahan ditangani oleh Relawan Desa/kelurahan dan satgas gotong royong pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali,” kata Gubernur Bali Wayan Koster dikutip dari SE tersebut.

Adapun pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Gotong Royong Penanganan Covid-19 dibebankan pada anggaran masing-masing unsur sesuai dengan pokok kebutuhan.

Kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui APBDes, kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota, kebutuhan di tingkat Desa Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.

“Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/Polri, dan kebutuhan terkait penguatan testing tracing dan treatment dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau BNPB APBD Semesta Berencana Provinsi Bali/Kabupaten/Kota,” katanya.

PPKM berskala mikro mengatur kegiatan tempat usaha, pengelola atau penanggung jawab tempat fasilitas umum dengan membatasi jumlah kunjungan maksimal 50 persen. Kegiatan dibatasi hanya sampai pukul 21.00 Wita.

Selanjutnya, kegiatan di pasar tradisional dilaksanakan dengan pengaturan sirkulasi dan jarak pengunjung, serta beroperasi maksimal sampai pukul 21.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kegiatan di sektor konstruksi diizinkan beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan

Merdeka

LEAVE A REPLY