UU Ciptaker Ditolak Buruh, Menteri Erick Sambut Swasta dan Asing

0
230
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

JAKARTA, Nawacita – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja (UU Ciptaker) akan memudahkan investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Dengan demikian, akan lebih banyak lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dalam negeri.

Dia bilang, UU Ciptaker tersebut mampu melindungi para pekerja seperti perlindungan yang diberikan oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan Omnibus Law memberikan perlindungan tambahan berupa dana kompensasi bagi pekerja yang di-PHK.

Dengan terjaminnya kesempatan kerja dan jaminan kerja bagi para buruh, maka para pekerja dapat meningkatkan konsumsi rumah tangganya yang akan berkontribusi pada peningkatan PDB di Indonesia.

Baca Juga: RUU Ciptaker, Buruh Menolak Kontrak Kerja Seumur Hidup

“Sepertiga perekonomian Indonesia digerakkan oleh BUMN yang mendukung berbagai program strategis. Sementara pada saat yang sama BUMN terbuka untuk kerja sama dengan pihak swasta dan investor asing,” ujar Erick dalam siaran pers, Selasa (6/10/2020).

Kementerian BUMN, menegaskan bahwa pemerintah terbuka untuk mengembangkan ekosistem dengan pihak swasta dan investor asing. Langkah itu seiring dengan kerja sama yang tengah dilakukan pemerintah terkait proyek pengembangan baterai kendaraan listrik (EV) dengan perusahaan dari China, Jepang, dan Korea Selatan.
Baca Juga: Demo Buruh, 9.236 Personel TNI-Polri Diterjunkan

Kerja sama juga dilakukan dengan perusahaan AS ihwal gasifikasi batubara untuk mengurangi impor liquefied petroleum gas (LPG). Di mana, dengan mengubah batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang dapat menggantikan LPG dan sebagai bahan bakar untuk mesin diesel dan turbin gas.

“Kami bekerja untuk meningkatkan nilai ekonomi Indonesia,” kata dia. Indonesia, lanjutnya, juga menjalin kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) untuk mengembangkan kilang petrokimia dan mengkaji pengembangan smelter baru di Indonesia.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan diputuskan melalui rapat paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, pada Senin (5/10) sore kemarin. Bahkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan teknis dari UU Ciptaker tersebut.

sdnws.

LEAVE A REPLY