Komitmen Tegas Presiden dan Penterjemahan Berliku dalam Menghadapi Pandemi

0
1274
Ajib Hamdani BPP HIPMI
Jakarta, Nawacita – Cukup menghentak, mengikuti instruksi Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada tanggal 18 Juni 2020, yang disiarkan melalui youtube Sekretariat Presiden pada Tanggal 28 Juni 2020. Dalam tayangan tersebut terlihat jelas bagaimana *komitmen presiden agar setiap lembaga/kementerian mempunyai perasaan yang sama,*  _sense of crisis,_ dan harus ada *langkah-langkah _extraordinary_* agar Indonesia bisa segera keluar dari pandemi. OECD memprediksi pertumbuhan *ekonomi global minus kisaran 6%-7,6%,* Bank Dunia *memprediksi minus 5%.*
Menjadi tanggung jawab institusional dan moral bersama, bagaimana kehidupan atas 267 juta orang Indonesia dan pelambatan ekonomi yang sedang terjadi. *Jangan sampai terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan instruksi maupun aturan,* sehingga ekonomi semakin melambat, semakin banyak terjadi PHK dan juga matinya sektor UKM. Harus dibuat kemudahan-kemudahan regulasi dalam kondisi yang tidak normal selama pandemi ini. *Sektor UKM dan sektor padat karya harus mendapat dorongan* sehingga bisa menjadi agregator penggerak ekonomi.
Problemnya, komitmen tegas dari presiden, *tidak secara cepat diterjemahkan oleh jajaran kabinet,* sehingga cenderung terjadi _bottlenecking_ kebijakan. Repotnya, dalam konteks eksekusi di lapangan, kementerian-kementerian dan lembaga yang menjadi eksekutor. Komitmen dari presiden *harus diterjemahkan dengan presisi dan cepat oleh kementerian teknis.*
Tidak banyak kementerian teknis yang bisa bergerak cepat dan presisi. *Kementerian Keuangan dengan taktis,* selanjutnya membuat PMK Nomor 70 tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara di Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, adalah dukungan yang sangat nyata dari pemerintah dengan menempatkan 30 triliun untuk menambah likuiditas perbankan untuk membuat ekspansi kredit di lapangan. *PR selanjutnya ada di sisi perbankan* untuk memastikan dana tersebut mengalir sebagai kredit, sesuai dengan arahan pemerintah.
Selanjutnya, *langkah luar biasa juga dilakukan oleh Kementerian BUMN yang mempunyai komitmen agar proyek-proyek pemerintah melibatkan sektor UKM,* sehingga bisa menjadi daya ungkit ekonomi di masyarakat.
Masih banyak sektor yang membutuhkan sentuhan cepat dari kementerian dan lembaga agar terjadi percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Sektor yang akan menjadi primadona, *salah satunya adalah sektor pangan.* Karena fundamental ekonomi Indonesia kuat salah satunya karena permintaan domestik yang cukup tinggi, dengan pasar 267 juta orang. Tetapi, sektor agrobisnis sebagai penopang utama sektor pangan, baru *memberikan kontribusi sebesar 12,8% dari PDB* dan bahkan *pertumbuhannya pada kuarter I 2020 sebesar 0%* ketika pertumbuhan ekonomi agregat di Indonesia bisa 2,97%. Indikator ini menunjukkan bahwa sektor pangan, terutama *sektor agrobisnis belum mendapat stimulus yang cepat dan tepat.*
Masyarakat awam hanya mempunyai *indikator sederhana* untuk bisa keluar dari krisis pandemi ini, yaitu *tersedianya lapangan kerja* dan *mengalirnya likuiditas untuk menjadi penggerak ekonomi.* karena likuiditas inilah yang menjadi “pelumas” agar ekonomi berjalan lebih cepat. Sebuah *komitmen jelas dan tegas dari presiden,* tapi *cukup berliku dalam pelaksanaan lanjutannya.*
Reporter : Nurul Fazri

LEAVE A REPLY