Jubir Jasa: Pemerintah Aceh Jangan Diskriminasi Dinas Dayah

Aceh Utara, Nawacita – Juru Bicara Jaringan Aneuk Syuhada (Jubir Jasa) Aceh Utara, Zubaili Mengatakan “Kebijakan Pemerintah aceh dalam memangkas anggaran Dayah Senilai 205 Milyar dialihkan untuk penanganan Covid 19 di Aceh sama sekali tidak melandaskan akal sehat. (04/05/2020).

“Dayah merupakan Institusi Pendidikan Agama Islam yang berperan penting dalam membentengi generasi aceh yang berakidah Ahlusunnah waljamaah,” ungkapnya.

Dinas dayah adalah salah satu Bidang kekhususan aceh yang mengatur proses pendidikan agama islam dan instansi ini lahir dari perjuangan Gerakan aceh Merdeka (GAM) yang tidak ada di provinsi lain.

Padahal sudah sangat jelas penjelasan isi surat keputusan Kementerian Keuangan (KEMENKEU) bahwa dana yang tidak dipangkas untuk Covid-19 adalah bidang kesehatan dan pendidikan yang Merujuk kepada surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor. S-247/MK. 07/2020 tentang penghentian proses pengadaan barang/jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19.

Menurutnya, Salah satu point penting dalam surat tersebut dijelaskan  Meminta suluruh proses pengadaan barang dan jasa seluruh jenis bidang dan subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain Bidang Kesehatan dan Pendidikan.

“Pemerintah Aceh Beuna perasaan, Keupu tajak pangkas anggaran untuk dayah, Pakon han tapangkas anggaran perjalanan Dinas mantong, Bek meulanggar janji Masa Kampanye lah“_ (Pemerintah aceh harus punya perasaan, kenapa anggaran dayah yang dipangkas, kenapa bukan anggaran perjalanan dinas saja yang dipangkas, janganlah melanggar janji masa kampanye),” ujarnya.

“Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Plt Gubernur disini  telah sesat dalam mengambil kebijakan dan tidak paham aturan juga seakan akan mengkhianati perjuangan besar rakyat aceh dalam menegakkan syariat islam di aceh”, terang Zuballi.

Sementara Ketua Jasa Aceh Utara Muklis Bin Said Adnan menyampaikan dalam hal ini DPRA harus tegas dalam mengambil sikap jangan sampai kebijakan pemerinta aceh Lost Control dan Selalu Kontraversial dengan masyarakat Aceh.

“Pemerintah aceh kedepannya dalam mengeluarkan kebijakan harus memperhatikan dengan jelas peraturan perundang-undangan jangan sampai terjadi Kontroversi lagi dan melukai hari rakyat aceh, hampir seluruh kebijakan pemerintah aceh selalu menjadi kontroversi dengan masyarakat,” tutup Ketua Jasa.