“Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad”
Surabaya, Nawacita – DPRD Jawa Timur mendukung penuh langkah pemerintah provinsi dalam upaya peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah Jawa Timur. Bahkan DPRD cukup optimistis Gubernur, Khofifah Indar Parawansa memiliki konsep yang komprehensif dalam penanganan pandemi virus yang menghebohkan dunia.
“Di dalam situasi kritis seperti sekarang ini, DPRD Jatim akan mendukung setiap rencana yang akan diambil Gubernur Khofifah dalam menangani situasi ini. Sebab Corona adalah isu kesehatan namun berdampak pada isu lainnya, termasuk bidang ekonomi,” kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (18/3/2020).
Menurut politisi asal Partai Gerindra, selain menangani para pasien yang telah terpapar maupun yang positif kena virus Corona, Khofifah diharapkan dapat menyiapkan langkah antisipasi untuk masyarakat lainnya. Termasuk, mengurangi kepanikan di masyarakat lapisan bawah.
“Karena itu kami meminta agar Gubernur Jatim menjelaskan rencana kepada publik agar terjadi suasana tenang, kondusif, tidak gaduh,” harap Anwar Sadad.
Ia mengapresiasi keputusan Gubernur yang telah membentuk Satgas yang secara khusus menangani masalah ini. “Selanjutnya, satgas harus bekerja di semua level. Misalnya, memprekatekan pencegahan seperti prosedur ketika bertemu masyarakat (social distandistancing). Hal seperti ini yang harus disosialisasikan,” jelas politisi asal Pasuruan.
Selain itu, Sadad juga berharap pemerintah bisa menjaga stok ketersediaan pangan. Sebab dalam kondisi kritis seperti ini, biasanya masyarakat rentan menimbun bahan makanan karena itu bagian dari proteksi yang bisa dilakukan masyarakat.
“Gubernur harus bisa memberikan jaminan kepada publik bahwa stok pangan tersedia. Sehingga, tidak menimbulkan panic buying. Sebab, sudah ada gejala itu,” dalihnya.
Selain itu, sektor lain yang ikut terdampak adalah bidang usaha. “Pemerintah provinsi bisa memberikan jaminan ke sektor usaha untuk meminimalkan dampak dari mandegnya dunia usaha. Sebab, beberapa karyawan ada yang dirumahkan sementara,” tambah Sadad.
Terkait sumber anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan kondisi darurat, Gubernur bisa menggunakan dana penanggulangan bencana alam. Sekalipun, kasus kali ini menyangkut bidang kesehatan yang dikategorikan bencana non alam.
Alasannya, kata Sadad, langkah serupa pernah dilakukan Pemprov Jatim saat menggunakan dana penanggulangan bencana alam untuk mengatasi kerusakan jalan di ruas Duduk Sampeyan (Gresik), Dringu (Probolinggo), dan beberapa ruas jalan lainnya.
Ruas jalan tersebut berstatus milik jalan nasional, sehingga Pemprov sebenarnya tak memiliki anggaran khusus untuk perawatan.
“Namun karena berdampak ke ekonomi, dan mengancam kesehatan masyarakat, maka Pemprov akhirnya berinisiatif memperbaiki jalan itu. Ini statusnya kedaruratan,” jelas Sadad.
Namun, sebelum memutuskan hal ini, Gubernur harus menentukan statusnya terlebih dahulu menjadi darurat bencana. Bahkan, lanjut Sadad,
jika memang dibutuhkan, pihaknya mengusulkan agar Pemprov menggalang donasi, seperti halnya yang dilakukan di beberapa negara lain.
“Pemerintah bisa memobilisasi donasi dari pejabat pemerintah termasuk anggota dewan. Ini untuk dana gawat darurat sekaligus meminimalkan dampak ekonomi,” terang Anwar Sadad.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim ini meyakini, Gubernur Khofifah telah memiliki langkah sistematis untuk mengatasi beberapa hal tersebut. “Sebagai mantan Menteri Sosial, kami yakin beliau sudah memiliki skenario untuk meminimalkan dampak ekonomi musibah Covid-19. Terpenting, ini adalah kerja keras bersama,” pungkasnya.
sabda
