Surabaya, Nawacita– KPK dan Mendagri mengundang Gubernur, Bupati, Walikota hingga pejabat daerah pembangunan regional 1 di Shangrila kota Surabaya pada Rabu (4/2). Dalam acara tersebut, KPK ingin menyampaikan kepada pejabat daerah pencegahan tindakan korupsi.
Firli Bahuri ketua KPK RI itu mengingatkan kepada pejabat daerah tentang pentingnya percepatan pembangunan. Menurutnya dengan adanya percepatan pembangunan, masyarakat akan lebih mengerti makna dari pembangunan.
“Percepatan itu lebih penting penting. Dengan percepatan itulah kita akan bisa memastikan perencanaan pembangunan itu bisa berjalan,” ujarnya
Selain mengenai percepatan pembangunan, Mantan Jenderal Polisi bintang 3 tersebut mengatakan bahwa percepatan perbaikan pada birokrasi juga tidak kalah pentingnya. Dari perbaikan birokrasi ini lah budaya anti korupsi dinilai akan tumbuh dengan sendirinya.
“Percepataan itu juga harus dilakukan percepatan perbaiakan birokrasi. Karena birokrasi ini akan mengawali seluruh progran pemerintah. Kita bangun birokrasi yang bisa melakukan upaya anti korupsi,” katanya.
Laki-laki yang akrab disapa Firli ini menyerukan agar pemerintah daerah bisa menghilangkan budaya korupsi. Ia juga menambahkan ada dua cara yang bisa ditempuh dalam mengantisipasi budaya korupsi bisa tumbuh. Pertama melalui eksekusi hukum, kedua dengan cara pencegahan.
“Jadi ada dua cara yang saya sampaikan, penegakan hukum tipikor, satu penindakan hukum, kedua pencegahan. Poinnya adalah dari tindakan pencegahan,” tuturnya.
Firli memaparkan pencegahan korupsi dibilang lebih banyak keuntungan yang didapat negara ketimbang penindakan secara hukum. Ia menjabarkan bahwa dengan melakukan pencegahan, negara mampu menyelamatkan 64 Triliun dari 2014 sampai hari ini. Sedangkan dari eksekusi proses hukum dapat menyita 1,7 Triliun dalam rentang waktu yang sama. Walaupun demikian, keduanya dinilai sama-sama efektif.
“Kita mampu mencegah potensi kerugian negara yang kurang lebih ada 64 T. 2014 sampai sekarang. Dengan eksekusi pendindakan hukum kurang lebih 1,7 T,” paparnya.
Selain menjabarkan hal tersebut, Firli mengajak seluruh komponen pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan tindakan korupsi. Sebab hal ini bisa menaikan pendapat asli daerah (PAD) beserta pajak. Selain itu juga bisa menyelamatkan pemerintah daerah dari kerugian.
“Kita juga terus membantu pemerintah dalam rangka peningkatan pendapat negara terhadap daerah. Pendampingan terhadap daerah untuk melakukan sistem supaya bisa peningkatan pajak dan pendapatan daerah. Kedua kita juga bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah bisa dicatat dan bisa dicegah dari kerugian,” pungkasnya.
Sementara itu Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri, menerangkan bahwa korupsi berpotensi karena adanya peluang. Bila korupsi ditutup peluangnya, maka tidak akan ada lagi yang korupsi.
“Seandainya sistem ini ditutup, maka saya yakin tidak akan ada lagi yang korupsi. Jado tidak ada lagi perkataan minta amplopnya dong,” terangnya.
Tito mengaku akan mendukung penuh penindakan dan pencegahan korupsi oleh KPK. “kami ingin mendukung program dari KPK. Kita sependapat penindakan perlu dilakukan tapi pencegahan juga perlu,” ujarnya.
and
