Jakarta, Nawacita – Pihak DPR RI menggelar rapat gabungan yang dihadiri perwakilan dari Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi XI, serta perwakilan dari pihak pemerintah, untuk membahas persoalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah diimplementasikan.
Dalam kesempatan itu, anggota dewan ramai-ramai mengkritisi kebijakan tersebut. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang telah diimplementasikan pada awal Januari 2020.
“Kami sudah putuskan di rapat internal, pada 2 September 2019, yakni meminta menunda atau batalkan kenaikan iuran BPJS untuk PBPU (peserta bukan penerima upah) dan PBI (Penerima Bantuan Iuran),” kata Nihayatul di DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Keputusan itu mengacu pada pelaksanaan data cleansing di Kementerian Sosial (Kemensos) yang belum juga selesai. Data tersebut nantinya akan menjadi penentu siapa saja yang masuk ke dalam peserta penerima bantuan iuran (PBI) atau disubsidi pemerintah atau tidak.
“Sebelum ada pembersihan data dari Kemensos, cleansing data belum selesai. Kami Komisi IX berpegang teguh untuk meminta pembatalan kenaikan PBPU dan PBI, sebab cleansing data belum selesai,” ungkap anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Senada dengan Nihayatul, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto juga menegaskan pihaknya tidak menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Dia pun mengklaim semua fraksi yang berada di dalam rapat itu juga tidak menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
“Kenaikan BPJS Kesehatan tindakan zalim kepada rakyat Indonesia. Bayangkan saja ada 15 sampai 30 persen orang menerima, ternyata tidak menerima, ada orang 10 sampai 15 persen menerima yang justru harusnya tidak menerima, itu juga tidak adil kepada rakyat,” ujar dia.
Dia lantas mengingatkan jika pemerintah tidak mengikuti permintaan DPR untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka lebih baik tidak usah diadakan rapat bersama lagi. Maka dia berharap kali ini pemerintah mau untuk mendengarkan anggota dewan.
“Kalau pemerintah tidak mau ikutin DPR, enggak usah diajak rapat lagi nih mereka-mereka ini. Buat apa kita rapat berhari-hari. DPR harus berpolitik hari ini. Tolong hargai DPR, jangan anggap kita angin lalu saja, tadi saya rasa komisi IX mengeluh semua itu,” tegasnya.
Untuk diketahui, dalam rapat gabungan yang digelar DPR RI ini turut dihadiri antara lain Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
RSA
