Jokowi Tekankan Upaya Pencegahan dalam Mengatasi Karhutla

PEKANBARU, Nawacita – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan upaya pencegahan dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih muncul hingga hari ini. Diketahui, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Riau merupakan wilayah yang mengalami karhutla cukup parah.

Hal tersebut disampaikan presiden melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan topik Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019) malam.

“Mencegah lebih baik daripada memadamkan. Itu intinya,” ujar Wiranto di Pekanbaru.Di samping itu, permasalahan karhutla ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mulai tingkat kepala desa, camat, bupati atau wali kota hingga gubernur.

Baca Juga: Karhutla Jambi dan Sumsel Perburuk Kualitas Udara Sumbar

Wiranto menekankan, pemerintah pusat berlaku sebagai koordinator, sehingga pemerintah daerah diharapkan bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan yang sama setiap tahunnya.

“Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus bergantung pada pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini dan tahu harus berbuat apa,” katanya.

Wiranto yakin operasi pemadaman baik melalui darat maupun udara jika dilakukan semua pihak secara bersama-sama, karhutla bisa diatasi. “Kalau semuanya dilakukan dengan rapi, maka titik api dapat diketahui sejak dini dan dipadamkan segera,” ucapnya.

Dia menyebutkan, karhutla bukan hanya disebabkan adanya unsur kesengajaan manusia, melainkan kondisi cuaca dan fenomena alam juga menjadi faktor meluasnya wilayah yang terbakar.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adanya fenomena El Nino juga menyebabkan musim kemarau di Indonesia pada tahun ini diperkirakan lebih panjang lagi. Sedangkan musim hujan menurut perkiraan BMKG akan jatuh pada November dan Desember.

Baca Juga: Masalah Karhutla di Indonesia, Sampai Kapan?

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan, melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, kementeriannya telah memproses 370 perusahaan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar.

Dari 370 perusahaan tersebut, 103 di antaranya berada di Riau dan telah ditindaklanjuti Polda Riau. Selain itu, sebanyak 49 entitas perusahaan juga telah disegel.

Rapat Terbatas yang berjalan singkat dan tertutup untuk media tersebut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Agus Gumiwang dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.

Selain itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, Bupati se-Provinsi Riau dan Pangdam serta Kapolda beserta jajarannya.

inws.