Mobil Dinas Presiden Mercedes Benz, Para Menterinya Toyota Crown

0
380
Mercedes Benz S 600 Guard.
Mercedes Benz S 600 Guard.

JAKARTA, Nawacita – Asisten Deputi Humas Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan Presiden Joko Widodo bakal menggunakan Mercedes-Benz S600 Guard sebagai mobil dinasnya. Sementara, para menterinya dapat jatah Toyota Crown 2.5 HV G-Executive.

Untuk mobil Toyota Crown 2.5 HV G-Executive, juga didapat para pejabat lembaga negara lainnya.

“Kementerian Sekretariat Negara RI memutuskan Mercedes Benz Indonesia untuk menyediakan 2 (dua) unit mobil Mercedes Benz S 600 Guard sebagai kendaraan keras WIP Kepresidenan, dan PT Astra International Tbk-TSO, dinyatakan sebagai pemenang untuk menyediakan 101 (seratus satu) unit mobil Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai kendaraan para Menteri Anggota Kabinet Kerja, Pejabat Setingkat Menteri, Pimpinan Lembaga Negara, Mantan Presiden, dan Mantan Wakil Presiden,” ujar Heru dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (23/8/2019).

Baca Juga: Respons Gerindra Soal Mobil Dinas Baru Jokowi

Kata Heru, kendaraan yang saat ini digunakan sebagai kendaraan keras VVIP Kepresidenan dibuat tahun 2008 dan 2009 dan para Menteri Anggota Kabinet Kerja, Pejabat Setingkat Menteri, Pimpinan Lembaga Negara, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, tahun pembuatan pembuatan mobilnya 2005 dan 2009.

“Mayoritas telah berusia lebih dari 10 Tahun. Berdasarkan pertimbangan teknis antara lain faktor keamanan, keandalan dan efisiensi atas biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian, perlu dilakukan penggantian,” tuturnya.

Baca Juga: Alasan Pemerintah Beli Mobil Dinas Baru untuk Menteri dan Ketua DPR

Sesuai dengan anggaran yang tersedia, pada tahun 2019 Kementerian Sekretariat Negara mengadakan kendaraan keras WIP Kepresidenan sebanyak 2 (dua) unit melalui Sistem Penunjukan Langsung, mengingat diperuntukkan bagi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.

“Dan sebanyak 101 unit kendaraan bagi Anggota Kabinet 2019 2024, dan Pejabat Setingkat Menteri, Ketua Wakil Ketua MPR, DPR dan DPD, Mantan Presiden, serta Mantan Wakil Presiden melalui Sistem Tender Umum Alokasi anggaran pengadaan kendaraan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam DIPA 2019 Kemensetneg, juga telah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan DPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019,” ujar Heru.

oknws.

LEAVE A REPLY