Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS

0
501
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Herman Dinata Mihardja

Surabaya (19/12/2018) – jelang tutup tahun 2018 membawa angin segar Bagi pemegang kartu JKN – KIS dikarenakan telah disahkanya peraturan Presiden Perpres No 33 tahun. Hal ini untuk menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan instansi masing masing

Dalam Perpres No 33 Tahun 2018 ini menerangakan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat seperti berikut ini, bayi baru lahir boleh menjadi peserta JKN – KIS dan wajib didaftarkan BPJS kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan

Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut di sahkan. Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan dan berhak mendapat pelayanan kesehatan secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.,” tutur Herman Dinata Mihardja selaku  Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya

Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan. Kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis

Status kepesertaan bagi perangkat desa, kata herman , kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen PPU yang ditanggung oleh pemerintah.

Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3% dibayarkan oleh pemerintah.

Ditambahkan pula , untuk status peserta yang ke luar negeri dalam Perpres Nomor 82  disebutkan bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

Apabila  sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia. Jika sudah lapor, berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang masih mendapatkan gaji di Indonesia,” ujarnya.

Sementara aturan suami istri sama-sama bekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta. Keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

“Jika pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak, maka untuk hak kelas rawat anaknya, dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi,”katanya.

Sedangkan untuk tunggakan iuran, Perpres tersebut juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan. Apalagi bila peserta menunggak lebih dari 1 bulan

Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018 nanti.

“Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan. Ilustrasinya, peserta yang pada saat Perpres ini berlaku telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan, maka pada bulan Januari 2019 secara gradual tunggakannya akan bertambah menjadi 13 bulan dan seterusnya pada bulan berikutnya, sampai maksimal jumlah tunggakannya mencapai 24 bulan,”katanya

sementara itu, herman mengatakan, denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Jika peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5% dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp 30 juta.

“Ketentuan denda layanan dikecualikan untuk peserta PBI, peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan peserta yang tidak mampu. Ketentuan ini sebenarnya bukan untuk memberatkan peserta, tapi lebih untuk mengedukasi peserta agar lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya membayar iuran bulanan. Jangan lupa, di balik hak yang kita peroleh berupa manfaat jaminan kesehatan, ada kewajiban yang juga harus dipenuhi,” ujarnya.

Sedangkan peserta JKN KIS dari segmen PPU yang mengalami PHK, tetap memperoleh manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan tanpa membayar iuran. Diberikan berupa manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III.

Herman menerangkan , PHK tersebut harus memenuhi kriteria yakni, PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan inadustrial, PHK karena penggabungan perusahaan, PHK karena perusahaan pailit dan PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan. “Apabila terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian hubungan induatrial, maka baik pemberi kerja maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Ditambahkan herman , Program JKN-KIS merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama. BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia. Masing-masing pihak memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya.

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS

“Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal,” katanya

(Dny)

 

 

LEAVE A REPLY