Pemprov Jatim Perlu Terlibat di Tambang Emas Banyuwangi

0
307

SURABAYA, nawacita – Enam tahun sudah PT Bumi Suksesindo Indonesia (BSI) menggarap potensi tambang emas dan perak di Bukit Tumpang Pitu Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Namun belum semua potensi besar dari tambang tersebut dirasakan menjadi kontribusi bagi masyarakat sekitar.

Sekretaris Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia atau PII Jatim, Andira Reoputra, mengatakan bahwa Tumpang Pitu sama potensinya dengan tambang emas Freeport di dataran tinggi Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Papua. Tapi konsensinya harus dioptimalkan agar tidak menjadi polemik di masyarakat yang berlarut-larut.

“Yang saya dengar 70 persen pekerjanya berasal dari masyarakat sekitar tambang. Saya kira ini sudah bagus. Tetapi harus tetap mengawal konsesus lain seperti kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat, ” imbuh profesional muda ini, Sabtu (14/7/2018).

Diakui, lanjut Reo, MoU antara BSI dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah diteken terkait tambang Tumpang Pitu. Pemkab sendiri berinvestasi Rp500 miliar pada proyek itu. Begitu pula soal CSR dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Tapi jalannya seperti apa, ini belum terekspos baik. Infrastruktur menjadi salah satu ukuran, contohnya bagaimana air bersih, jalan desa dan rumah layak disana, ini perlu diperhatikan,” ingat Reo.

Reo mempertanyakan itu karena gejolak di masyarakat masih terus terjadi, kendati tidak sehebat awal-awal Tumpang Pitu digarap. “Gejolak dari masyarakat kembali muncul karena sektor pariwisatanya terganggu,” ucapnya. Sektor wisata terdekat dengan lokasi Tumpang Pitu ialah wisata pantai Pulau Merah dan Pancer. Wisata adalah menjadi mata pencaharian utama masyarakat disampin sektor perikanan dan pertanian.

Reo juga menyoalkan peranan Pemerintah Provinsi Jatim yang minim. Sehingga, kata dia, pemprov tidak memperoleh kontribusi dari proyek tambang emas dan perak itu. Padahal, perijinan pertambangan dari pemprov.

“Deviden mungkin ada, tapi peningkatan pendapatan daerah tidak. Deviden dengan peningkatan pendapatan daerah itu beda,” tandasnya.

Mengacu pada itu, Reo meminta Gubernur Jatim yang akan datang, yakni Khofifah Indar Parawansa memberi perhatian pada tambang Tumpang Pitu. Organisasi perangkat daerah terkait agar digerakkan. Bila perlu, tim khusus kelompok kerja soal itu dibentuk. “Pemprov juga perlu ada BUMD khusus itu untuk peningkatan pendapatan daerah,” ucapnya.

Untuk diketahui, PT BSI mengantongi kuasa menggarap tambang emas dan perak Tumpang Pitu dan mulai proses eksplorasi dan konstruksi sejak enam tahun lalu. Tahun 2018 ini adalah tahun kedua fase produksi. MoU soal corporate social responsibility atau CSR sudah diteken antara BSI dengan Pemkab Banyuwangi pada April 2018 lalu.

Presiden Direktur BSI, Adi Adriansyah Sjoekri, menjelaskan, ada banyak program CSR yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat. Pada semester pertama 2018, BSI merealisasikan, di antaranya, infrastruktur pendidikan untuk 17 TK dan SD di Pesanggaran, pengoperasian empat unit bus sekolah, dan 180 beasiswa untuk SD, SMP, SMA, dan Strata 1.

BSI juga sedang menyelesaikan proyek jalan Desa Sumberagung sepanjang tiga kilometer. Jalan ini akses utama menuju wisata pantai Pulau Merah dan Pancer. “Semoga dengan selesainya pembangunan jalan ini, dapat mendorong peningkatan pengunjung wisata,” kata Adi di Surabaya. Bdo

LEAVE A REPLY