Terkait DK PBB, JK Katakan Bukan Kehormatan, tapi Tanggung Jawab

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla
top banner

Nawacita – Indonesia kembali bergabung untuk keempat kalinya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, terpilihnya Indonesia sebagai anggota DK PBB adalah tanggung jawab besar untuk berbicara terkait permasalahan dunia.

“Ini kita merasa ini bukan suatu kehormatan. Ini tanggung jawab dan dapat berbicara secara langsung terhadap masalah-masalah dunia. Artinya, Indonesia masuk sekarang jadi aktif secara terus-menerus selama dua tahun untuk membahas menyelesaikan masalah-masalah di dunia ini. Ini sangat strategis,” ujar JK dalam lawatannya ke Tokyo, Jepang, Senin (11/6/2018).

JK mengibaratkan DK PBB seperti pengurus harian di sebuah organisasi. Posisi strategis Indonesia di DK PBB memberikan keuntungan untuk menyampaikan secara langsung pendapat ataupun solusi terhadap permasalahan di dunia.

“Kan begini, Dewan Keamanan itu satu tingkat di bawah majelis umum. Jadi seperti kalau organisasi dewan keamanan itu seperti pengurus harian yang bekerja sepanjang waktu untuk apabila ada masalah-masalah di dunia ini,” kata JK.

“Kalau tidak menjadi anggota Dewan Keamanan, yaitu tinggal di Majelis Umum saja atau institusi-institusi PBB lainnya,” imbuhnya.

Tercatat Indonesia sebelumnya pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yakni pada periode 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008. Dua kali di era Presiden Soeharto dan satu kali pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ada empat fokus yang ditetapkan Indonesia pada periode keempat ini, yakni memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global, menguatkan sinergi antara negara-negara dan DK PBB dalam menjaga perdamaian, mendorong terbentuknya global comprehensive approach untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme, serta mendorong kemitraan global untuk mencapai perdamaian dunia.

dtk

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here