Batasi Kepemilikan Properti oleh Orang Asing

0
537
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil

JAKARTA, NAWACITA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyatakan, dengan adanya Peraturan Menteri ATR Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia merupakan suatu upaya untuk mengontrol kepemilikan properti oleh orang asing.

Kendati begitu, Sofyan pun tetap mendorong agar orang asing tetap dapat memiliki properti di Indonesia agar industri properti dalam negeri pun menggeliat.

“Dengan PP itu orang asing boleh memiliki baik lahan atau apartemen atau rumah tapak, tapi dengan peraturan itu akan lebih terkontrol, per keluarga boleh selama memenuhi syarat untuk tinggal di Indonesia,” ujar Sofyan saat membuka FGD ‘Kepastian Implementasi Kebijakan Kepemilikan Properti Oleh Orang Asing’, di Jakarta, Senin (31/10/2016).

Kepemilikan oleh orang asing terhadap suatu properti tersebut akan memiliki status Hak Pakai. Peraturan itu menyebutkan Hak Pakai terjadi jika orang asing membeli properti yang sudah memiliki status hak milik atau HGB (Hak Guna Bangunan), saat dibeli maka status kepemilikannya menjadi tanah negara.

“Permen itu sangat jelas mengatur maksimal untuk landed 2.000 meter persegi, per orang satu bidang tanah. Hak Pakai untuk rumah tapak ataupun rusun diberikan 30 tahun bisa diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui lagi 30 tahun lagi total masa kepemilikan 80 tahun sama seperti HGB,” ujarnya.

Diapun menambahkan, dengan adanya kepastian hukum kepemilikan properti oleh orang asing, properti bisa lebih ramai kendati dibatasi untuk harga rumah tapak minimal Rp10 miliar dan rusun atau apartemen dengan harga Rp3 miliar di DKI Jakarta.

sumber : okezone.com

LEAVE A REPLY