7 Pegawai Kementerian LHK dan Polhut Disandera

0
756
Petugas pemadam kebakaran dibantu personil TNI dan Polri berusaha memadamkan lahan gambut yang terbakar di Rimbo Panjang, Kampar, Riau, Sabtu (5/9). Pemerintah propinsi Riau terus berupaya memadamkan lahan dan hutan yang terbakar baik pemadaman udara maupun darat, agar kabut asap tidak terus meluas. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/pd/15

JAKARTA, NAWACITA – Perlawanan korporasi penyebab kebakaran hutan atau lahan terjadi di Provinsi Riau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rilisnya menyebutkan tujuh pegawai KLHK, terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipili atau PPNS dan Polisi Kehutanan (Polhut) di sandera massa di Rokan Hulu, Provinsi Riau.

“Penyanderaan ini dilakukan segerombolan massa yang diindikasi kuat dikerahkan oleh perusahaan PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) pada Jumat (2/9/2016) saat penyidik KLHK selesai menjalankan tugas menyegel kawasan hutan/lahan yang terbakar yang berada dalam penguasaan PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL),” demikian keterangan resmi Kementerian LHK diterima Minggu (4/9/2016).

Kejadian penyanderaan ini dinilai sebagai tindakan melawan hukum yang merendahkan kewibawaan Negara apalagi diindikasikan adanya keterlibatan pihak perusahaan. “Penyidik KLHK dan Polhut merupakan aparat penegakan hukum berdasarkan UU mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kebakaran hutan dan lahan,” ujar keterangan resmi tersebut.

Tim KLHK awalnya turun ke lokasi, guna menindaklanjuti arahan Menteri LHK untuk melakukan penyelidikan penyebab meluasnya titik api di Riau beberapa waktu lalu yang telah mengganggu masyarakat. Sekaligus menyelidiki laporan mengenai masyarakat yang dikabarkan mengungsi karena asap.

Dari penginderaan satelit terlihat, sumber titik api penyebab asap sampai ke daerah lainnya di Riau itu, salah satunya berasal dari kawasan yang dikuasai oleh perusahaan tersebut.

”Sejak titik api meluas, saya menegaskan untuk dilakukan penyelidikan di areal yang terbakar. Maka tim dipimpin langsung Dirjen Gakkum KLHK, turun ke lokasi di Riau,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya, Minggu (4/9/2016).

Menteri LHK Siti Nurbaya sangat menyayangkan kejadian penyanderaan tersebut. Ditegaskannya, tim KLHK memiliki otoritas sesuai UU, untuk melakukan penyelidikan di lokasi Karhutla.

sumber : Humas Kementerian Lingkungan hIdup dan Kehutanan

LEAVE A REPLY