Surabaya, Nawacita– Kabar mengenai kecolongannya pasien positif yang membuat Wakil Walikota Surabaya ODP menjadi sorotan masyarakat belakangan ini. Kejadian ini seolah menunjukan bahwa protokol kesehatan masih belum bisa diterapkan secara maksimal.
Zahrul Azhar Asad pakar kesehatan menyayangkan kejadian itu. Pasalnya hal ini bisa menjadi tamparan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Apalagi di akhir tahun mendatang kota pahlawan itu akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak.
“Jika berkaca pada kejadian ini (Pemkot kecolongan, red), nanti bakal ada berapa petugas Pilkada yang akan menjadi ODP karena kecolongan juga? Jika pelaksanaan Pilkada tetap dipaksakan tahun ini,” katanya kepada Nawacita pada Kamis 4 Juni 2020.
Laki-laki yang akrab disapa Gus Hans ini melanjutkan bahwa sebentar lagi, petugas baik dari KPU dan Bawaslu mulai bekerja menyukseskan Pilkadada di tengah pandemi. Ia mengaku khawatir akan keselamatan mereka.
“Lha sekelas Wakil Walikota saja bisa kecolongan kok. Apa lagi hanya petugas biasa?,” lanjutnya.
Gus Hans mengungkapkan seharusnya tahapan Pilkada bisa menunggu situasi pandemi Covid-19 di Surabaya membaik dulu. Sehingga tidak akan ada petugas Pilkada yang menjadi korban keganasan virus asal Wuhan itu.
“Mau tahun ini atau tahun kapan terserah. Tetapi saya menolak jika proses tahapannya masih dalam situasi pandemi. Kasihan petugasnya,” ungkapnya.
Laki-laki yang juga merupakan Politisi partai Golkar tersebut mengatakan waktu ideal pelaksanaan tahapan Pilkada bisa dilihat dari kurva pasien Covid-19 yang sudah menurun. Serta ketika Indonesia sudah menerapkan New Normal di seluruh wilayah.
“Bukankah kemanusiaan itu diatas segalanya? Jangan sampai ada pengrobanan 1 nyawa petugaspun dengan atas nama demokrasi. Selain itu, Saya juga khawatir praktik kebijakan dalam penanganan nyawa masyarakat melawan pandemipun, nanti bisa tidak murni lagi. Tapi dikondisikan untuk kepentingan kepentingan tertentu yang arahnya pada Pilkada,” pungkasnya.
(and)
