Fraksi PKS Soroti 4 Catatan Kritis Raperda Pertanggungjawaban APBD Surabaya 2025
Surabaya,Nawacita.co – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025.
Catatan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Rabu (8/7/2026).
Pria yang akrab disapa Bang Jo itu mengawali penyampaian dengan mengapresiasi capaian pembangunan Kota Surabaya sepanjang 2025.
“Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan Kota Surabaya sepanjang tahun 2025, termasuk keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 kali berturut-turut. Prestasi ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja seluruh pihak,” ujar Bang Jo
Fraksi PKS mencatat pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mencapai 5,87 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun menjadi 4,84 persen, serta angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,56 persen.
Baca Juga : Dari Kader untuk Masyarakat, PKS Jatim Tebar 71.555 Paket Daging Kurban
Pemerintah Kota Surabaya juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
4 Catatan Kritis Fraksi PKS
Meski mengapresiasi, Fraksi PKS mengingatkan masih ada sejumlah indikator pengelolaan keuangan daerah yang perlu perhatian serius.
1. Pendapatan BUMD Anjlok Tajam
Fraksi PKS menyoroti penurunan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Realisasinya turun dari sekitar Rp195 miliar pada APBD 2024 menjadi hanya Rp104 miliar pada APBD 2025.
“Fraksi PKS meminta penjelasan mengapa capaian pendapatan dari bagian laba BUMD mengalami penurunan cukup tajam. Bahkan, selain PT SIER, PT YEKAPE Surabaya Perseroda, dan BPR SAU Perseroda, hampir seluruh BUMD tidak mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan,” kata Bang Jo.
2. Realisasi Retribusi Parkir Rendah
Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya realisasi dua komponen retribusi daerah. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum hanya mencapai 34,40 persen. Sementara retribusi tempat khusus parkir sebesar 65,99 persen.
Baca Juga : Warga Sambut Pembagian 3.000 Takjil oleh LPKSM SAKERA di Pasuruan
“Apakah rendahnya realisasi ini disebabkan oleh lemahnya manajemen, kurangnya pengawasan dalam pemungutan retribusi, atau justru karena target yang sejak awal ditetapkan terlalu tinggi dan tidak realistis? Hal ini perlu dijelaskan secara transparan,” tegasnya.
3. Serapan Belanja Daerah Menurun
Data yang disampaikan menunjukkan realisasi belanja APBD Tahun 2025 hanya mencapai 85,70 persen. Angka ini lebih rendah dibanding realisasi tahun 2024 sebesar 86,94 persen dan tahun 2023 sebesar 88,19 persen.Meski secara nominal belanja daerah naik sekitar 5,32 persen, Bang Jo menilai tren penurunan persentase serapan anggaran ini jadi “lampu kuning”.
“Bagi Fraksi PKS, kondisi ini menjadi warning. Artinya, masih ada persoalan dalam aspek perencanaan maupun pelaksanaan anggaran yang harus segera dievaluasi agar tidak terus berulang,” ujarnya.
Karena itu, PKS meminta Pemkot Surabaya memperbaiki kinerja serapan belanja di setiap OPD, khususnya yang realisasinya jauh di bawah rata-rata.
4. SiLPA Capai Rp516 Miliar
Fraksi PKS juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang akan dibawa ke Perubahan APBD Tahun 2026. Hasil penggabungan surplus anggaran dan sisa lebih pembiayaan APBD Tahun 2025 mencapai sekitar Rp516 miliar.
“Besarnya SiLPA menunjukkan masih terdapat ruang yang perlu dievaluasi dalam pengelolaan pembiayaan daerah. Karena itu, Fraksi PKS mendesak agar Pemerintah Kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan daerah sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Bang Jo.
Melalui pemandangan umum tersebut, Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan APBD agar semakin akuntabel, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.
