Deni Wicaksono Soroti Politik Amplop, Ajak Seluruh Partai Evaluasi Pendidikan Politik
PROBOLINGGO, Nawacita – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono menyoroti masih maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikannya secara terbuka di hadapan sejumlah perwakilan partai politik seperti PKB, Gerindra, NasDem, PPP, hingga PKS, pada sambutan saat pelantikan PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Probolinggo.
Deni mengungkapkan, praktik pemberian amplop kepada pemilih masih menjadi persoalan serius dalam demokrasi di Indonesia. Bahkan menurutnya, jumlah amplop yang diterima pemilih berpotensi semakin meningkat pada pemilu mendatang.
“Ya ini saya sampaikan terbuka, karena ini ada partai lain, kalau Pemilu 2024 kemarin, satu pemilih bisa dapat 3-5 amplop, besok bisa 5-7 amplop satu pemilih, itu yang terjadi,” ujar Deni.
Ia menilai kondisi tersebut merupakan kegagalan bersama seluruh partai politik dalam menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat. Menurutnya, partai politik belum maksimal membangun kesadaran politik rakyat agar tidak terjebak dalam praktik transaksional saat pemilu.
Baca Juga: DPD PDI Perjuangan Jatim Bagikan 1.171 Paket Daging Kurban untuk Masyarakat
“Hari ini, dan terbuka saya sampaikan pada waktu itu, ini adalah kegagalan kita bersama sebagai partai politik ketika tidak berhasil melakukan pendidikan politik kepada rakyat,” katanya.
Deni juga menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut merupakan beban dari seluruh partai politik yang terlibat dalam kontestasi pemilu.
“Kita harus mengoreksi diri semua, tidak hanya PDI Perjuangan, mohon maaf, panjenengan (yang berasal) dari PKB, Gerindra, NasDem, PPP, PKS, dan lain-lain kita semua turut bersalah dan berdosa bahwa sistem yang terjadi hari ini masih seperti itu,” tegasnya.
Ia mempertanyakan apakah praktik politik uang tersebut dapat dihentikan di masa mendatang. Namun, menurutnya jawaban atas persoalan itu berada di tangan seluruh partai politik dan elemen masyarakat.
“Tapi era ke depan, apakah itu bisa dihilangkan? Ya ini yang bisa menjawab, ya panjenengan (anda) sendiri, panjenengan (anda) semua,” ucapnya.
Deni menambahkan, partai politik harus mulai membangun pola gerakan pendidikan politik yang lebih masif dan menyentuh masyarakat secara langsung. Ia mengingatkan bahwa pendidikan politik merupakan salah satu tugas utama partai politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Maka harus ada pola gerakan pendidikan politik yang harus dilakukan. Karena salah satu tugas utama partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kalau kita baca aturan, dana bantuan politik, itu sebagian besar slotnya itu untuk pendidikan politik, itu yang harus kita lakukan,” pungkasnya.
Reporter : Rovallgio
