Komisi B DPRD Bojonegoro Evaluasi Program GAYATRI, Inilah Rekomendasinya

BOJONEGORO, Nawacita – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menghadirkan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro, dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro di ruang Komisi B, Senin (24/5/2026). Pertemuan tersebut dalam agenda rapat kerja yang membahas keberlanjutan Program Gerakan Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) di Kabupaten Bojonegoro.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Lasuri. Dalam kesempatan tersebut, Komisi B mendukung Program GAYATRI karena program prioritas Kabupaten Bojonegoro sesuai visi dan misi pimpinan daerah. Setelah berjalan 1 tahun perlu adanya evaluasi untuk keberlanjutan program di tahun 2026.

Dalam rapat ini, Komisi B meminta Disnakkan update progres dari program tersebut yang sudah berjalan. Selain itu, Komisi B juga menemukan keluhan-keluhan masyarakat di bawah sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mulai dari pakan, pemasaran, sampai pengawasan untuk keberhasilan program prioritas Kabupaten Bojonegoro tersebut.

Sekretaris Disnakkan, Elfia Nur Aini memaparkan data progres Program GAYATRI yang bersumber anggaran dari Induk dan PAPBD. Untuk progres di Induk, total populasi ada 400 KPM, untuk angka kematian di bawah 5 persen, yakni 4,45 persen. Sedangkan populasi yang masih hidup 20.637 ekor. Kondisi telur 76,82 persen. Sehingga produksi telur masih bisa 240.000 dalam satu bulan.

Baca Juga: Pastikan Sehat, DPRD Surabaya Minta Sapi Kurban Diperiksa Ketat

Sementara dari PAPBD, total 5.000 KPM perkembangan sudah 3 bulan berjalan produksi sudah mencapai di atas 88,72 persen, dan kematian hampir 3 persen.

Outcome dalam program ini adalah peningkatan di populasi dan produksi telur. Sebelum ada tahun 2024 sebelum ada GAYATRI adalah 2318 ton. Sedangkan 2026 naik jadi 4400 ton. “Manfaatnya bisa meningkat gizi dan pendapatan KPM, serta menambah jumlah produksi telur,” ujar Elfia.

Meski menunjukkan manfaat dan capaian positif, namun tak dapat dipungkiri masih ada temuan-temuan di lapangan yang menjadi evaluasi, yang juga diharapkan Disnakkan Bojonegoro untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi dari Komisi B DPRD Bojonegoro.

Anggota Komisi B, Donny Bayu Setiawan mempertanyakan upaya Disnakkan mengatasi masalah pakan yang harganya kian naik, apabila tidak diimbangi dengan hasil produksi telur yang bagus dan pemasaran yang menguntungkan, akan menjadi beban bagi KPM. Selain itu, juga mempertanyakan indikator keberhasilan dari Program GAYATRI ini, apakah untuk menambah produksi telur atau bisa untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

Wakil Ketua Komisi B, Lasuri yang menerima pemaparan Disnakkan, dan menerima keluhan langsung dari masyarakat, memberikan rekomendasi agar pelaksanaan program di tahun. 2026 tidak menambah dulu jumlah KPM, tapi fokus pada hasil evaluasi tahun 2025 untuk ditindaklanjuti agar program lebih maksimal.

“Kami minta agar ada pendampingan sampai di titik desa untuk program ini,” ujar Lasuri.

Selain itu, untuk masalah pakan Lasuri merekomendasikan ada subsidi pakan bagi KPM agar mengurangi beban biaya pakan. Adanya BUMD Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri juga menjadi peluang agar bisa menampung hasil pertanian jagung dan produksi pakan secara mandiri, tentunya bisa lebih meringankan KPM untuk ketersediaan pakan.

“Kita agendakan lagi di bulan ini, untuk monev langsung ke KPM, di timur bisa di Baureno, tengah di Dander, dan barat di Kalitidu. Kita pilih acak KPM untuk mendengarkan langsung bagaimana menjalankan usaha ayam petelur ini, sekaligus sebagai evaluasi untuk Program GAYATRI, sebelum melanjutkan di tahun 2026,” tutup Lasuri.

Reporter: Parto Sasmito