KDM: Kemerdekaan Harus Dipahami Negara Sebagai Pembebasan Masalah Masyarakat, Jabar Sudah Jadi Conto
Bandung, Nawacita – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan refleksi dirinya sebagai Gubernur dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80. Dalam refleksinya, ia menyoroti dua hal yang harus bisa dimaknai sebagai langkah konkrit dalam menjaga nilai masa depan bangsa. Diantaranya adalah masalah pelestarian alam dan lingkungan serta masalah anggaran.
Menurut Dedi, kemerdekaan harus bisa dimaknai negara khususnya pemerintahan sebagai bentuk upaya pembebasan negara terhadap berbagai masalah yang dialami oleh warganya.
“Pembebasan negara terhadap berbagai problem yang dialami oleh warga. Dan upaya negara untuk menjaga negara, kan itu yang problem,” ungkap Dedi saat ditemui usai menjadi Inspektur Upacara HUT Kemerdekaan RI di Lapangan Gasibu, Minggu (17/8/2025).
Hal itu harus terimplementasikan secara konkrit. Salah satunya dengan kehadiran negara dalam menjaga lingkungan sebagai sendiri dasar untuk membangun nilai-nilai masa depan
“Karena tidak mungkin kita bisa membangun masa depan dengan kerusakan. Kita harus membangun masa depan dengan keutuhan,” ucap dia.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Bupati Walikota di Jabar Hapus Tunggakan PBB untuk Semua Golongan
Ia menilai bahwa hal itu menjadi salah satu kerangka fundamental tentang perubahan tata ruang yang radikal dalam mengembalikan fungsi alam sebagai nilai-nilai masa depan bangsa.
“Artinya saya terjemahkan tadi sebuah kerangka fundamen tentang perubahan tata ruang yang radikal, agar mengembalikan kembali fungsi-fungsi alam,” kata Dedi.
Lebih lanjut, dirinya juga menyoroti masalah fiskal negara yang harus berpihak kepada kepentingan ekonomi masyarakat dalam berbagai sektor. Seperti pendidikan dan kesehatan.
“Karena itu yang paling utama,” cetus dia.
Dedi memaparkan, bahwa hal itu telah dilakukan oleh dirinya sebagai gubernur dalam menyusun kerangka anggaran dalam pembangunan Jawa Barat yang sudah dialokasikan ke berbagai sektor prioritas masyarakat.
“Kita secara konsisten menunjukkan itu dalam rencana pembangunan yang dibangun melalui Pemprov Jabar. Kita bisa dilihat dari postur anggaran yang hari ini sudah kita sahkan,” papar Dedi.
Dia menjelaskan, upaya tersebut dilakukan sebagai contoh kepada kabupaten kota di Jawa Barat. Karena sistem penyusunan anggaran di kabupaten kota yang belum terintegrasi dengan baik. Sehingga, masih terus mendapat koreksi dari Pemprov terkait kebijakan anggaran yang belum berpihak kepada kepentingan masyarakat secara fundamental.
“Misalnya, ada sekolah yang roboh, jalan yang rusak, sarana air bersih yang belum terpenuhi, listrik yang belum menyala.
Kan itu sedih dasar. Maka sekarang kan polanya adalah pola sinergi,” jelas dia.
Selain melakukan upaya dengan percontohan melalui penyusunan kerangka anggaran di Pemprov. Ia juga menekankan bahwa gubernur dan kepala daerah harus bisa membahas anggaran secara bersama-sama. Agar saling mengisi dan saling terbuka terkait permasalahan yang ada atau bahkan belum dipahami.
“Provinsi anggarannya sekian, peruntukannya ini, kabupaten sekian, peruntukannya ini. Hari ini para bupati wali kota sudah mulai mengevaluasi tentang terlalu besarnya besaran anggaran belanja barang. Karena terlalu besar, itu harus menjadi belanja modal. Modalnya harus kepentingan yang memiliki efek multiplayer, efek ekonomi bagi warga,” beber Dedi. (Niko)
