May Day! Industri Hengkang hingga Buruh Sekarat, Ono: Pemerintah harus Serap Aspirasi
Bandung, Nawacita – Wakil Ketua III DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono meminta pemerintah provinsi Jawa Barat untuk bisa menyerap berbagai aspirasi dan pendapat para buruh di Jawa Barat.
Hal itu mengingat kondisi buruh hari ini yang sedang sekarat akibat para pelaku industri yang enggan berinvestasi sehingga membuat ekonomi melambat di Jawa Barat.
Ono meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bisa terbuka dan mendengarkan aspirasi dari kedua belah pihak diantaranya adalah para investor atau pelaku industri serta para buruh. Sehingga para investor bisa nyaman berinvestasi di Jawa Barat dan bisa membuka lapangan pekerjaan serta memberikan kesejahteraan kepada para buruh di Jawa Barat.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus lebih terbuka bagaimana aspirasi dua pihak ini, industri dan juga buruh untuk bisa dicari jalan tengah yang terbaik sehingga mudah-mudahan ke depan investasi nyaman, lapangan pekerjaannya terbuka dan yang lain sebagainya,” ungkap Ono saat diwawancarai di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (29/4/2025) malam.
Baca Juga: Wajib Militer untuk Siswa Nakal: Kebijakan Dedi Mulyadi di Jawa Barat Picu Reaksi Beragam
Ono mengungkap bahwa kondisi ekonomi Jawa Barat sendiri sedang mengalami perlambatan pertumbuhan akibat banyak investor yang enggan berinvestasi di Jawa Barat akibat kos upah yang dianggap terlalu mahal dan banyaknya ganguan ormas nakal. Hal itu juga mengakibatkan banyaknya pabrik yang akhirnya memilih tutup di Jawa Barat. Sehingga membuat terjadinya PHK masal terhadap para buruh.
“Tentunya kita melihat satu kondisi saat ini yang butuh perhatian pemerintah yang pertama terkait dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja di Jawa Barat. Ada perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5% hingga 4,95% dan itu pun di depan mata kita juga melihat adanya beberapa pabrik yang tutup, pengurangan tenaga kerja dan juga sektor-sektor lainnya yang mungkin mempengaruhi juga,” ungkap dia.
Ono menyebut bahwa pemerintah harus bisa membuat program yang membuat para investor nyaman dan tertarik untuk berinvestasi di Jawa Barat. Mengingat potensi industri di Jawa Barat sendiri cukup besar. Bukan hanya di wilayah Kawasan Industri Karawang dan Bekasi, namun juga potensi industri tersebar di wilayah Cirebon hingga Indramayu.
“Nah sehingga Jawa Barat yang mempunyai potensi untuk pengembangan industri misalnya di wilayah, bukan hanya wilayah bekasi, karawang, subang tapi sampai masuk ke wilayah Indramayu dan Cirebon,” kata Ono.
Baca Juga: Pemprov Jabar Gelar Program Pembangunan Desa, Hadiahnya Rp10 M
Namun, potensi tersebut nampaknya belum cukup untuk membuat investor tertarik berinvestasi di Jawa Barat. Kos upah yang mahal hingga banyak ya gangguan ormas nakal menjadi alasan tersendiri para investor enggan berinvestasi di Jawa Barat.
Sehingga pemerintah harus bisa mencari cara bagaimana agar investasi di Jawa Barat bisa berkembang. Hal itu juga sebagai upaya memitigasi dampak dari perlambatan Ekonomi yang terjadi di Jawa Barat.
“Tentunya pemerintah Provinsi Jawa Barat harus membuat program bagaimana investasi nyaman masuk ke Jawa Barat tapi di sisi lain kita juga berhadapan dengan kos pabrik-pabrik tersebut terkait misalnya UMK, upah minimum kabupaten dan UMP, upah minimum provinsi yang tentunya kita berharap misalnya tripartit ini benar-benar bisa dilakukan untuk memitigasi mengantisipasi dampak-dampak perlambatan ekonomi di Jawa Barat,” sambung dia.
Reporter: Niko
